#kewenangan-penyadapan-kpk

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meninggalkan ruangan seusai konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Kamis , 19 Dec 2019, 00:03 WIB

KPK Masih Simpan Ratusan Nomor Telepon dalam Status Sadap

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dan akan tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan. Ratusan kontak telepon, dikatakan masih dalam status sadap di KPK. Komisioner KPK Alexander Marwata...

Selasa , 04 Jul 2017, 23:32 WIB

KPK: Validitas Penyadapan Diakui Tipikor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menyatakan, penyadapan yang dilakukan penyidik KPK sudah diakui validitasnya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Hal tersebut merespons soal Pansus Hak Angket KPK yang berupaya mendalami kewenangan penyadapan lembaga antirasuah tersebut. "Dan seluruh bukti-bukti penyadapan yang bisa disampaikan KPK di pengadilan itu kemudian diakui dan menjadi salah satu...

Selasa , 04 Jul 2017, 21:03 WIB

KPK: Validitas Penyadapan Sudah Terbukti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan validitas...

Kamis , 04 Feb 2016, 20:45 WIB

Tokoh Agama Tolak Revisi UU KPK, Ini Alasannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah tokoh agama menolak rancangan revisi...

Ahad , 11 Oct 2015, 20:43 WIB

Din: Pelemahan KPK tak Diterima Akal Sehat

REPUBLIKA.CO.ID MALANG -- Ketua Dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia(MUI)...

PLT Ketua KPK, Taufikurachman Ruki (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait RUU KPK saat konferensi pers yang digelar di gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/10). (Republika/Raisan Al Farisi)

Kamis , 08 Oct 2015, 04:14 WIB

'Tidak Ada Jaminan Polisi dan Kejaksaan Bisa Usut Korupsi Profesional'

Kamis , 08 Oct 2015, 03:22 WIB

Luhut: Peran KPK Perlu Dipertajam

Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufrie

Kamis , 08 Oct 2015, 00:24 WIB

Pentolan PKS: SiapaTebar Kontroversi akan Tuai Sanksi Publik

PLT Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Aji (kedua kanan) memberikan keterangan kepada media terkait RUU KPK saat konferensi pers yang digelar di gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/10). (Republika/Raisan Al Farisi)

Rabu , 07 Oct 2015, 23:54 WIB

ICW: Janggal KPK Hanya Dibatasi 12 Tahun

Rabu , 07 Oct 2015, 22:19 WIB

Demokrat Dukung Revisi UU KPK dengan Syarat

Rabu , 07 Oct 2015, 21:54 WIB

Ini Kata Pakar Hukum Soal KPK Hanya Tangani Korupsi Rp 50 Miliar ke Atas

Rabu , 07 Oct 2015, 21:19 WIB

Usulan Nasdem Terkait Revisi UU KPK

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

Rabu , 07 Oct 2015, 11:57 WIB

Fraksi Demokrat Tolak Draf Revisi UU KPK

Plt Ketua KPK Taufiqurachman Ruki (tengah) didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Johan Budi (kedua kanan), Pimpinan sementara Indriyanto Seno Adji (kedua kiri), Direktur Penyidikan baru Kombes Pol Aris Budiman (kiri) dan Kepala Biro Hukum baru Kombe

Rabu , 07 Oct 2015, 11:36 WIB

Indiyanto: Revisi UU KPK Belum Tepat Waktunya

Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

Rabu , 07 Oct 2015, 11:09 WIB

Demokrat Tolak Draft Revisi UU KPK

Rabu , 07 Oct 2015, 06:15 WIB

KPK Harus Tingkatkan Sistem Penyadapan

Selasa , 06 Oct 2015, 21:24 WIB

Anggota DPR Usulkan Revisi UU KPK

Kemenkumham Belum Bersikap Terkait Revisi UU KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2015. Terkait hal tersebut, pemerintah belum mengambil sikap apakah menyetujui atau tidak.Direktur Jenderal (Dirjen) Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana mengaku belum tahu terkait rencana revisi UU KPK seperti yang diusulkan DPR. Sikap Kemenkumham terkait usulan dari DPR...

Selasa , 06 Oct 2015, 21:04 WIB