#miras-dipermudah

Pengagas gerakan Say No To Miras Fahira Idris (kanan) menunjukan buku dan kaos bertuliskan Anti Miras.

Sabtu , 03 Oct 2015, 12:31 WIB

Kemendag Batal Ubah Aturan Minuman Beralkohol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan yang mengatur tentang minuman beralkohol (minol) tidak masuk ke dalam paket kebijakan deregulasi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sebelumnya, aturan Minol tersebut disebut masuk dan menjadi...

Alat berat memusnahkan ribuan botol minuman keras (miras) di Silang Monas, Jakarta, Selasa (7/7). (Republika/Yasin Habibi)

Sabtu , 03 Oct 2015, 11:30 WIB

IJCR Sebut Pelarangan Minol Tidak Tepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Peneliti senior Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara menyatakan dirinya sepakat jika minuman beralkohol (minol) dibatasi penjualannya. Namun saat ini praktek di lapangan yang terjadi justru pelarangan."Jelas sekali antara melarang dan membatasi minol itu berbeda. Kalau melarang jelas itu tidak tepat," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (3/10).Dia menyatakan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) no 6 Tahun...

Jumat , 02 Oct 2015, 14:52 WIB

Bupati Tasikmalaya tak Setuju Adanya Relaksasi Miras

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Bupati Kabupaten Tasikmalaya menaggapi wacana Direktur...

Selasa , 29 Sep 2015, 03:53 WIB

Relaksasi Aturan Miras Dinilai Turunkan Ketahanan Nasional

REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR -- Kementerian Perdagangan berencana menyerahkan peraturan peredaran minuman...

Selasa , 29 Sep 2015, 03:43 WIB

Aturan Relaksasi Miras, Komisi VIII: Itu Kemunduran

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan...

Selasa , 29 Sep 2015, 03:33 WIB

Muhammadiyah Sumbar Ingin Gubernur Diberi Hak Atur Miras

Senin , 28 Sep 2015, 18:54 WIB

Cegah Tawuran, Indramayu Tetap Larang Peredaran Miras

Petugas satpol PP memusnahkan ribuan botol minuman keras (miras) di Silang Monas, Jakarta, Selasa (7/7). (Republika/Yasin Habibi)

Senin , 28 Sep 2015, 17:38 WIB

Pelonggaran Peredaran Miras Kagetkan Daerah

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay.

Senin , 28 Sep 2015, 17:34 WIB

Relaksasi Miras tak Sesuai Amanat Konstitusi

Ahad , 27 Sep 2015, 16:42 WIB

Penjualan Miras Meningkat Dinilai tak Bagus Bagi Ekonomi

Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy (kiri) dan Ketua DPC PPP sekaligus WalikotaTasikmalaya Budi Budiman (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara silahturahmi seluruh DPC PPP se-Priangan Timur di Pendopo Lama, Tasi

Ahad , 27 Sep 2015, 06:29 WIB

PPP Desak Pemerintah tidak Melakukan Relaksasi Peredaran Miras

Jumat , 25 Sep 2015, 14:30 WIB

Imam Besar Istiqlal: Pemerintah Salah Besar Permudah Aturan Miras

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir.

Jumat , 25 Sep 2015, 13:23 WIB

Aturan Miras Dipermudah, Muhammadiyah: Berekonomi Harus Halalan Thayyiban

Rabu , 23 Sep 2015, 18:41 WIB

MUI Tolak Pelonggaran Aturan Penjualan Miras

Rabu , 23 Sep 2015, 18:37 WIB

Pelonggaran Penjualan Miras Dinilai Langkah Mundur

Pemusnahan ribuan botol minuman keras di Silang Monas, Jakarta, Selasa (7/7).

Rabu , 23 Sep 2015, 00:36 WIB

Rusak Generasi Bangsa, Jangan Longgarkan Penjualan Miras!

Selasa , 22 Sep 2015, 16:16 WIB

PKS Khawatir Penjualan Miras di Daerah Makin Marak

Miras Dipermudah, Fadhlan: Rendahkan Martabat Bangsa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belakangan muncul rencana dari pemerintah untuk melonggarkan peraturan minuman keras (miras). Menurut tokoh agama, Ustaz Fadhlan Garamatan sungguh sangat terhina bila itu benar-benar dilakukan. Miras sendiri menurt dia sesautu yang diharamkan oleh agama, Alquran, dan juga Allah SWT. Miras bisa menimbulkan banyak dampak negatif bagi penggunanya. Menjadikan miras sebagai sumber ekonomi sama saja merendahkan akal yang sudah...

Ahad , 20 Sep 2015, 16:42 WIB

Pelonggaran Aturan Miras Dianggap Merendahkan Manusia

Ahad , 20 Sep 2015, 12:57 WIB

Djan Faridz: Miras Sangat Maksiat

Sabtu , 19 Sep 2015, 10:35 WIB

'Lawan Mafia Miras, Semua Pihak Harus Berjamaah Rapatkan Shaf'

Jumat , 18 Sep 2015, 15:17 WIB

Diduga Ada Mafia Miras di Balik Upaya Pelonggaran

Petugas menghancurkan botol-botol miras hasil sitaan di halaman Polres Jakarta Selatan, Rabu (10/6).(Republika/Wihdan Hidayat)

Jumat , 18 Sep 2015, 10:37 WIB

Ini Mudharat Jika Aturan Peredaran Miras Dipermudah

Jumat , 18 Sep 2015, 10:10 WIB

'MUI tak Pernah Kompromi dengan Miras'

Kamis , 17 Sep 2015, 23:10 WIB

Ekonomi Indonesia Bisa Bangkit tanpa Jualan Miras

Kamis , 17 Sep 2015, 20:58 WIB

DPD Desak Jokowi Cabut Aturan Pelonggaran Miras

Minuman beralkohol di minimarket. (Prayogi/Republika)

Kamis , 17 Sep 2015, 19:36 WIB

Mendag tak Boleh Halalkan Segala Cara Demi Gerakkan Ekonomi

Kamis , 17 Sep 2015, 19:21 WIB

Fahira Idris Minta Jokowi Cabut Aturan Pelonggaran Miras

Kamis , 17 Sep 2015, 17:50 WIB

Jokowi Diminta Cabut Aturan Pelonggaran Miras

Aktivis antikorupsi Dahnil Anzar Simanjuntak.

Kamis , 17 Sep 2015, 15:32 WIB

Soal Miras, Pemerintah Diminta Belajar dari Amerika dan Eropa

Kamis , 17 Sep 2015, 14:05 WIB

Pemkot Bekasi Tetap Inginkan Miras Dilarang Dijual

Kamis , 17 Sep 2015, 00:34 WIB

Soal Miras, Perdagangan tak Boleh Langgar Etika

Menteri Perdagangan Thomas Lembong memberi keterangan pers mengenai hasil kunjungannya bersama presiden Joko Widodo ke Timur Tengah beberapa waktu lalu di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (16/9).

Rabu , 16 Sep 2015, 19:49 WIB

Thomas Lembong Masih Bungkam Soal Perubahan Aturan Miras

Rabu , 16 Sep 2015, 18:19 WIB

Soal Miras, Mendag Jangan Langgar Etika

Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan (kedua kanan) memberikan keterangan kepada wartawan seusai mengadakan pertemuan dengan Pimpinan KPK di Jakarta, Jumat (21/8).

Mendagri Jelaskan Soal Perubahan Aturan Miras

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan relaksasi mengenai aturan peredaran dan penjualan minuman beralkohol (minol), yang mana aturannya akan diserahkan ke masing-masing Pemerintahan Daerah.Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, kebijakan itu akan diturunkan ke Pemerintah Daerah. Namun bagaimana Pemda menyikapinya, itu semua tergantung kebijakan dari masing-masing daerah untuk mengikuti atau tidak."Saya kira daerah mempunyai kewenangan. Bagaimana situasi daerahnya...

Rabu , 16 Sep 2015, 16:13 WIB