
Jumat , 24 Feb 2017, 04:04 WIB
Pemerintah Diminta Tingkatkan Nilai-Nilai Kebangsaan

Rabu , 07 Dec 2016, 11:49 WIB
DPR Tekankan Kejaksaan Harus Lebih Profesional

Selasa , 02 Aug 2016, 16:02 WIB
"Pemerintah Harus Bisa Selesaikan Kasus Pembakaran Lahan"

Senin , 01 Aug 2016, 16:06 WIB
SP3 Kasus Kebakaran Hutan Lukai Rasa Keadilan Publik

Kamis , 16 Jun 2016, 19:07 WIB
DPR Minta Jokowi Panggil Senior-Senior Tito Karnavian yang 'Dilangkahi'

Kamis , 16 Jun 2016, 19:01 WIB
DPR: Tito Dapat Tantangan Berat Pimpin Senior-Seniornya

Jumat , 27 May 2016, 09:10 WIB
PKS: Pelaku Kejahatan Seksual Harus Langsung Dihukum Mati

Ahad , 22 May 2016, 22:24 WIB
Kader PKS Diminta Menangkan Calon Dukungan Partai

Ahad , 03 Apr 2016, 17:42 WIB
Bocornya Surat Pemecatan Fahri Hamzah Jadi Aib PKS

Rabu , 16 Mar 2016, 11:49 WIB
Anggota DPR Pertanyakan SOP Penangkapan Densus 88

Jumat , 11 Mar 2016, 13:18 WIB
Anggota DPR : Masuk Akal, BNN Jadi Setingkat Kementerian

Jumat , 04 Mar 2016, 16:42 WIB
Disebut Kebal Hukum, Ini Pembelaan Abraham Samad

DPR: Mendagri Keliru Jika Cabut SKB Pendirian Rumah Ibadah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keinginan kuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo yang ingin mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menteri Agama (Menag) terkait syarat pendirian rumah ibadah, mendapatkan kritik dari anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil. Ia menilai pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo tersebut keliru. Karena di negara mana pun, negara harus mengatur warganya mendirikan rumah ibadah. "Mendagri keliru di...

Rabu , 20 Jan 2016, 11:29 WIB
Teroris Jangan Diperlakukan Istimewa

Rabu , 30 Dec 2015, 10:34 WIB
PKS: Terompet Sampul Alquran Mengandung Pelecehan Agama

Senin , 28 Dec 2015, 17:32 WIB
Penyerang Polisi di Sinak Diduga Didukung Kelompok Terlatih

Sabtu , 19 Dec 2015, 10:51 WIB
PKS Ibaratkan Pimpinan KPK Seperti Buah Apel

Rabu , 16 Sep 2015, 01:30 WIB
Nasir Djamil: Idealnya KUHP Hanya Atur Hukum Pokok

Senin , 07 Sep 2015, 22:12 WIB
DPR Pertanyakan Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Agung
Senin , 07 Sep 2015, 12:59 WIB
Rotasi Budi Waseso Heboh, Kapolri Diminta Beri Penjelasan Logis

Selasa , 01 Sep 2015, 09:36 WIB
Soal Capim KPK Tersangka, DPR: Kapolri Harus Tanggung Jawab!

Rabu , 12 Aug 2015, 12:13 WIB
HUT ke-70 RI, Korem Liliwangsa Kibarkan 10 Ribu Bendera Merah Putih

Selasa , 11 Aug 2015, 05:47 WIB
Jokowi Ajukan Draft Pasal Penghinaan Presiden, Ini Kata Nasir Djamil

Jumat , 31 Jul 2015, 16:23 WIB
Nasir Jamil: GIDI Harus Dibubarkan

Rabu , 20 May 2015, 18:21 WIB
Nasir: DPR Bisa Ambil Langkah Politik Soal Pengungsi Rohingya

PKS Minta Dua Kubu Golkar Hormati Putusan Sela PTUN
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil menyatakan putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait konflik Golkar haruslah dihormati. Ini karena sifat putusan Pengadilan bersifat netral dan berkekuatan hukum. Anggota Komisi III DPR ini berpandangan konflik Golkar harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Dirinya menyatakan dengan adanya putusan sela saat ini, maka Golkar kubu Ical legal secara...

Jumat , 29 Nov 2013, 18:16 WIB
PKS Aceh: Nasir Djamil Layak Capres 2014

Selasa , 08 Oct 2013, 23:32 WIB
Pieter Zulkifli Diminta Mampu Jaga Kekompakan Komisi III

Selasa , 08 Oct 2013, 23:23 WIB
Pieter Zulkifli Diminta Bangun Citra Positif Komisi III
Ahad , 25 Aug 2013, 12:19 WIB
WNI Tak Perlu Dievakuasi dari Mesir

Senin , 29 Jul 2013, 14:54 WIB
Nasir Djamil: FPI Jangan Langsung Dibubarkan

Jumat , 12 Jul 2013, 13:52 WIB
Nasir Djamil: Kemarahan Napi karena Kemenkum HAM Zalim

Kamis , 04 Jul 2013, 21:31 WIB
KPK Dinilai Kurang Hargai DPR

Selasa , 18 Jun 2013, 14:47 WIB
PKS Bantah Langgar Instruksi Soal Kenaikan BBM

Jumat , 14 Jun 2013, 18:03 WIB