#pembubaran-ormas

Kamis , 13 Jul 2017, 21:36 WIB

Fahri: Perppu Ormas Merampas Hak Asasi Manusia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR-RI, Fahri Hamzah menyayangkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Menurutnya, setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen empat kali, kewenangan-kewenangan yang...

Kamis , 13 Jul 2017, 20:32 WIB

Said Aqil: Nahdlatul Ulama Dukung Perppu Pembubaran Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kiai Said Aqil Siroj menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pembubaran Ormas. Said Aqil menyatakan, Nahdlatul Ulama mendukung Perppu tersebut. Kiai Said mengatakan, organisasi masyarakat (Ormas) yang mengancam Pancasila harus dibubarkan dan diberantas. Jangan sampai ormas semacam itu menjadi besar. Harus diantisipasi sejak dini. "Sekarang saja yang...

Kamis , 13 Jul 2017, 20:19 WIB

Pemerintah Harus Jelaskan Kriteria Ormas Penentang Pancasila

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti...

Kamis , 13 Jul 2017, 19:34 WIB

Bagaimana Jika DPR Tolak Perppu Ormas? Ini Jawaban Wiranto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan...

Kamis , 13 Jul 2017, 18:31 WIB

Pemerintah Persilakan Ormas Dibubarkan Tempuh Jalur Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mempersilakan organisasi kemasyarakatan yang nantinya...

Kamis , 13 Jul 2017, 18:22 WIB

Surya Paloh: Penerbitan Perppu Ormas Terobosan Pemerintah

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Kamis , 13 Jul 2017, 18:18 WIB

Wiranto Tegaskan Pemerintah Bukan Diktator

Kamis , 13 Jul 2017, 18:11 WIB

Tiga Fraksi Dukung Perppu tentang Ormas

Kamis , 13 Jul 2017, 17:54 WIB

Amien Rais Kritik Jokowi Soal Perppu Ormas

Kamis , 13 Jul 2017, 16:50 WIB

DPR: Penerbitan Perppu Ormas Belum Mendesak

Kamis , 13 Jul 2017, 16:45 WIB

Perppu Ormas Berpotensi Langgar HAM, Ini Penjelasan Kontras

Kamis , 13 Jul 2017, 16:36 WIB

Fraksi Gerindra Kritisi Mudahnya Pemerintah Terbitkan Perppu

Kamis , 13 Jul 2017, 15:43 WIB

Ini Catatan Kritis Fraksi PKS Atas Perppu Ormas

Menko Polhukam Wiranto (tengah) memberi keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7). Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kamis , 13 Jul 2017, 15:20 WIB

PSHK Minta DPR dan Masyarakat Tolak Perppu Ormas

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

Rabu , 12 Jul 2017, 20:35 WIB

Muhammadiyah: Terlalu Mahal Perppu Hanya untuk Bubarkan HTI

Rabu , 12 Jul 2017, 20:22 WIB

Fadli Zon: Perppu Ormas Bentuk Kediktatoran Gaya Baru

Rabu , 12 Jul 2017, 19:43 WIB

Fadli: Perppu Ormas Kemunduran Total Demokrasi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri)

Mendagri: Ormas Beraliran Agama Harus Taat Ideologi Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah terhadap organisasi apapun yang bertentangan dengan ideologi. Organisasi masyarakat (ormas) beraliran agama diminta harus taat kepada ideologi negara. Pada Rabu (12/7), pemerintah akan mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang ormas. Pengumuman tersebut akan dibacakan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan...

Rabu , 12 Jul 2017, 08:35 WIB

Wiranto akan Bacakan Isi Perppu Ormas Hari Ini

Aksi unjuk rasa Ormas Islam. (ilustrasi)

Selasa , 30 May 2017, 20:22 WIB

Ketua MK Sebut UU Ormas Perlu Dilengkapi

Kamis , 18 May 2017, 18:34 WIB

Yusril: Presiden tak Bisa Asal 'Gebuk' Ormas dengan Kepres

Rabu , 17 May 2017, 00:37 WIB

Pemerintah Kaji Kemungkinan Pembubaran Ormas Lewat Perppu

Ketua Komisi III Bambang Soesatyo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (15/2).

Ahad , 07 May 2017, 17:20 WIB

Ketua Komisi III DPR: Pemerintah Harus Jelaskan Kriteria Ormas Anti-Pancasila

Sabtu , 06 May 2017, 05:00 WIB

Mengkritisi Pembahasan Ormas Radikal

Kamis , 12 Jan 2017, 19:33 WIB

Mendagri: Pembubaran Ormas Wewenang Kejaksaan

Peniliti LIPI Siti Zuhro. (Republika/Wihdan)

Selasa , 10 May 2016, 17:07 WIB

Pengamat: Pembubaran Ormas Jangan Tertutup

Kamis , 13 Nov 2014, 14:09 WIB

Mendagri: Pembubaran Ormas Perlu Kajian Komprehensif

Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Sompie (kiri).

Senin , 10 Nov 2014, 21:35 WIB

Pembubaran Ormas, Kementerian Tak Harus Tunggu Rekomendasi

Salah satu aksi ormas FPI yang merazia dan menutup rumah makan.

Selasa , 14 Oct 2014, 11:29 WIB

Kemendagri: Prosedur Pembubaran Ormas Ketat

Senin , 12 Mar 2012, 20:09 WIB

Mudah dan Sering, Pendirian Ormas Seperti 'Makan Obat'

Situs yang menyerukan radikalisme. Ilustrasi

Kamis , 08 Mar 2012, 20:53 WIB

PBNU: Meski kepada Radikal, Jangan Main Hakim Sendiri

Kamis , 23 Feb 2012, 15:42 WIB

PBNU Desak Ormas Meresahkan & Radikal Dibubarkan

Sabtu , 18 Feb 2012, 18:11 WIB

Ansor Jatim Minta Ormas Anarkis Dibubarkan

Salah satu aksi ormas Islam yang merazia dan menutup rumah makan.

Selasa , 10 Jan 2012, 10:25 WIB

Pembubaran Ormas Perlu, Demi Efek Jera

Ormas Brutal Karena Disusupi Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi brutal karena disusupi politik. Ormas dijadikan alat penggerak untuk mensukseskan calon bupati atau gubernur tertentu di sebuah daerah."Ini sering terjadi," ujar Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Erna Ratna Ningsih, saat dihubungi, Kamis (10/11). "Politisi melirik Ormas karena memiliki basis massa. Ormas kemudian diminta untuk mendukung dan mengajak masyarakat lainnya untuk...

Selasa , 08 Nov 2011, 14:57 WIB