#pembubaran-ormas

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono

Kamis , 20 Jul 2017, 15:14 WIB

Kapolda: Gerakan Anggota HTI Dimonitor

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kepolisian Daerah Jawa Tengah memonitor keberadaan para anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah resmi dibubarkan oleh pemerintah."Sudah dipetakan. Gerakan para anggotanya juga dimonitor," kata Kapolda...

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto.

Kamis , 20 Jul 2017, 14:51 WIB

Polisi Bidik Ormas Lain Setelah HTI, Siapakah?

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah resmi dibubarkan oleh Pemerintah pada Rabu (19/7) kemarin. Pembubaran ini nampaknya akan berlanjut dengan pembubaran-pembubaran ormas lainnya yang diduga miliki ideologi bertentangan dengan Pancasila.Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan ada beberapa ormas-ormas lain yang diduga memiliki paham bertentangan dengan Pancasila. Sehingga dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor...

Kamis , 20 Jul 2017, 14:44 WIB

Pembubaran Ormas Pakai Perppu Otoritatif Dinilai tak Adil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah mencabut status hukum Hizbut...

Kamis , 20 Jul 2017, 08:31 WIB

Muzammil: Pendekatan Perppu Ormas Represif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI...

Rabu , 19 Jul 2017, 21:12 WIB

HTI Sumut: Pembubaran Langgar Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hizbut Tahrir...

Rabu , 19 Jul 2017, 21:11 WIB

Fadli Zon: Pembubaran HTI Bentuk Kesewenangan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy (kanan) bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri).

Rabu , 19 Jul 2017, 19:40 WIB

Pembubaran HTI Tetap Sah Meski Perppu Belum Disahkan DPR

Rabu , 19 Jul 2017, 18:53 WIB

Politikus Gerindra Nilai Perppu Ormas Seperti Paksakan Kegentingan

Rabu , 19 Jul 2017, 18:44 WIB

Mendagri Minta Daerah Segera Rancang Perda Ormas

Seorang aktivis HTI saat melakukan aksi demo terkait rencana pembubaran oleh pemerintah.

Rabu , 19 Jul 2017, 17:03 WIB

Pemprov Sumsel akan Tertibkan Aktivitas HTI

Warga melintas di depan Kantor DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Rabu , 19 Jul 2017, 15:04 WIB

PBNU Dukung Pembubaran HTI, Ini Penjelasannya

Selasa , 18 Jul 2017, 18:43 WIB

Kejakgung Inventarisasi Ormas Langgar Pancasila

Koordinator Tim Pembela HTI Yusril Ihza Mahendra bersama Jubir HTI Ismail Yusnanto melakukan pendaftaran permohonan uji materi atas Perppu No 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakataan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/7).

Selasa , 18 Jul 2017, 17:28 WIB

MK: Berkas Gugatan Perppu Ormas Sudah Lengkap

Selasa , 18 Jul 2017, 17:26 WIB

Hidayat: Belum Ada Kegentingan Perppu Ormas

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Kuasa Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mengajukan berkas uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) ke Mahkamah Kontitusi, Selasa (18/7).

Selasa , 18 Jul 2017, 16:47 WIB

Datangi MK, Yusril Minta Perppu Ormas Dibatalkan

Selasa , 18 Jul 2017, 16:39 WIB

Perppu Ormas, Yusril: NU, Ormas Lain Bisa Kena

Selasa , 18 Jul 2017, 15:15 WIB

Setuju Perppu Ormas, GP Ansor: Boleh ke Pengadilan

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan keamanan Republik Indonesia, Wiranto

Wiranto Sebut DPR Dilibatkan dalam Pembubaran Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan pemerintah akan melibatkan DPR dalam proses pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) yang bertentangan dengan Pancasila. "Nanti, para pimpinan lembaga terkait dengan perizinan ormas, punya payung hukum untuk menyelidiki dan meneliti ormas mana yang kira-kira sudah mulai membahayakan keselamatan nasional dengan ideologi-ideologinya," ujar Menko Polhukam di kantornya, Jakarta, Senin...

Senin , 17 Jul 2017, 19:50 WIB

Pramono: Perppu Ormas untuk Selamatkan Kepentingan Negara

Senin , 17 Jul 2017, 18:55 WIB

Kaukus Pancasila: Perppu Ormas Diperlukan

Menko Polhukam Wiranto menjadi pembicara dalam Diskusi Media

Senin , 17 Jul 2017, 16:53 WIB

Wiranto: Proses Pemberlakuan Perppu Ormas Sangat Demokratis

Senin , 17 Jul 2017, 16:12 WIB

Buya Syafi'i Dukung Penerbitan Perppu Ormas

Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Fahira Idris

Senin , 17 Jul 2017, 15:44 WIB

Senator: Yang Genting Itu Utang Negara, Bukan Ormas

Senin , 17 Jul 2017, 14:47 WIB

Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas, Ini Tanggapan Aa Gym

Senin , 17 Jul 2017, 12:36 WIB

Rapim DPR Bahas Perppu Ormas

Senin , 17 Jul 2017, 08:16 WIB

Soal Perppu Ormas, Ustaz Erick: Kepentingannya Apa?

Menko Polhukam Wiranto (tengah) memberi keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7). Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Ahad , 16 Jul 2017, 21:52 WIB

Soal Perppu Ormas, Walubi Tunduk pada Pemerintah

Ahad , 16 Jul 2017, 18:54 WIB

MUI: Tak Setuju Perppu Pembubaran Ormas, Gugat Saja

Ahad , 16 Jul 2017, 18:27 WIB

Ini 5 Kecacatan Perppu Ormas Menurut Komisioner Komnas HAM

Ahad , 16 Jul 2017, 13:16 WIB

Jokowi: Tidak Setuju Perpu, Silakan Tempuh Jalur Hukum

Sabtu , 15 Jul 2017, 22:02 WIB

Mendagri: Pemerintah Punya Landasan Kuat Perppu Ormas

Sabtu , 15 Jul 2017, 17:20 WIB

AYLF: Perppu Ormas tak Akomodir Musyawarah dan Peradilan

Menko Polhukam Wiranto menjadi pembicara dalam Diskusi Media Perppu Ormas di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (13/7).

Sabtu , 15 Jul 2017, 16:14 WIB

Dua Keputusan Kontroversial Pemerintah dalam Tiga Hari

Sabtu , 15 Jul 2017, 15:30 WIB

Bubarkan Ormas Tanpa Pengadilan Dinilai Cara Otoriter

Situs yang menyerukan radikalisme. Ilustrasi

Pusat Studi UI Desak DPR Tolak Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mustafa Fakhri mendesak kepada DPR untuk menolak Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Sebab, Perppu Ormas bertentangan dengan Konstitusi RI dan mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. "Kami mendesak DPR menolak Perppu No 2/2017 pada masa sidang berikutnya, serta turut mendukung upaya dari...

Sabtu , 15 Jul 2017, 12:02 WIB