#pembubaran-ormas

Jumat , 11 Aug 2017, 02:30 WIB

Wapres JK: Perppu Ormas Bukan Berarti Pemerintah Diktator

REPUBLIKA.CO.ID MAKASSAR -- Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengatakan, Peraturan Pengganti Perundang-undangan atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diterbitkan pemerintah bukan bermaksud menjalankan pemerintahan...

Menko Polhukam Wiranto (tengah) memberi keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7). Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kamis , 10 Aug 2017, 08:36 WIB

Mendagri: Ada Ormas Lain yang akan Dibubarkan Selain HTI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan pemerintah akan membubarkan organisasi masyarakat (ormas) lain selain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Tjahjo, pengumuman pembubaran tersebut akan dilakukan secara bertahap."Ada. Nanti setelah HTI akan ada juga (ormas dibubarkan)," ujar Tjahjo kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).Dia mengatakan, pemerintah memastikan akan mengumumkan pembubaran itu. "Pasti...

Ahad , 06 Aug 2017, 02:15 WIB

Mulfachri: Tak Masuk Akal Ormas Lebih Darurat dari Narkoba

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PAN DPR RI Mulfachri...

Jumat , 04 Aug 2017, 21:40 WIB

Ansor Surabaya Ajak Eks HTI Bergabung ke NU

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota...

Kamis , 03 Aug 2017, 21:13 WIB

UKP-PIP: Perppu Ormas untuk Melindungi Keutuhan Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait...

Kamis , 03 Aug 2017, 20:14 WIB

HNW: HTI Bukan Lumbung Suara PKS

Warga melintas di depan Kantor DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Kamis , 03 Aug 2017, 04:02 WIB

Dosen Anggota HTI Diminta Isi Surat Pernyataan

Rabu , 02 Aug 2017, 19:24 WIB

HTI Dorong Fraksi-Fraksi DPR Tolak Perppu Ormas

Selasa , 01 Aug 2017, 15:03 WIB

Disarankan Jimly Agar Gabung Yusril, Ini Jawaban HTI

Senin , 31 Jul 2017, 21:13 WIB

HNW: Perppu Ormas Dapat Diujimaterikan

Senin , 31 Jul 2017, 15:07 WIB

Presiden PKS: Penilaian Ormas Radikal Subjektif Pemerintah

Ahad , 30 Jul 2017, 15:44 WIB

Menristek: Dosen Terlibat HTI Diberi Sanksi

Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault.

Jumat , 28 Jul 2017, 14:35 WIB

Penangguhan Anggaran Pramuka Dinilai tak Tepat

Jumat , 28 Jul 2017, 10:38 WIB

Ketua MPR: Perppu Ormas Jangan Melebar Terlalu Jauh

Kamis , 27 Jul 2017, 20:12 WIB

Tjahjo: Perda Ormas untuk Awasi Ormas Radikal

Kamis , 27 Jul 2017, 18:53 WIB

PKB: Jika Bertentangan Demokrasi, Perppu Ormas Harus Diganti

Kamis , 27 Jul 2017, 18:41 WIB

Cak Imin Minta Masyarakat Rangkul HTI

'Pembersihan PNS Eks Anggota HTI Mestinya tidak Dilakukan'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, mengatakan, pihaknya menyayangkan pembersihan PNS menjadi anggota ormas tersebut. Menurut Ismail, langkah pemerintah dalam membubarkan HTI sudah cukup tegas."Mestinya itu tidak boleh dilakukan (pembersihan PNS). Apa salah mereka? HTI salah apa juga sampai sekarang (kami) tidak tahu," ujar Ismail kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis...

Kamis , 27 Jul 2017, 17:17 WIB

CDCC: Perppu Ormas Bertentangan dengan UUD 1945

Kamis , 27 Jul 2017, 15:37 WIB

Saksi-Saksi Yehuwa Keberatan dengan Komentar Boni Hargens

Kamis , 27 Jul 2017, 14:51 WIB

Saksi-Saksi Yehuwa Dipersoalkan, Ini Kata Romo Benny

Kamis , 27 Jul 2017, 12:54 WIB

Saksi-Saksi Yehuwa Didesak Bubar, Ini Tanggapan PGI

Kamis , 27 Jul 2017, 11:45 WIB

Disebut Anti-Pancasila, Ini Klarifikasi Saksi-Saksi Yehuwa

Rabu , 26 Jul 2017, 17:37 WIB

Gerindra: Harusnya Presiden Sibuk Urus KPK Bukan Ormas

Rabu , 26 Jul 2017, 15:27 WIB

Jokowi Gelar Ratas Mantapkan Program Bela Negara

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, usai pengesahan jadwal pembahasan Revisi MD3 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).

Rabu , 26 Jul 2017, 14:57 WIB

Gerindra: Jokowi Masih Ngevlog, Negara Genting di Mana?

Rabu , 26 Jul 2017, 12:21 WIB

Mendagri Sebut Banyak Daerah Siapkan Perda Ormas

Rabu , 26 Jul 2017, 09:50 WIB

Yusril: Hari Ini Saya Minta Nasihat Hakim MK

Selasa , 25 Jul 2017, 20:56 WIB

Din: Kalau Mau Dibubarkan, Bubarkan Sistem Kapitalistik

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ledia Hanifa Amaliah

Selasa , 25 Jul 2017, 17:39 WIB

Bekukan Dana Pramuka, Politikus PKS: Pemerintah Jangan Lebay

Kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra (kiri).

Selasa , 25 Jul 2017, 15:58 WIB

PNS Disuruh Keluar HTI, Ini Komentar Yusril

Ketua Pimpinan Pusat PEPABRI Agum Gumelar (tengah).

Selasa , 25 Jul 2017, 15:54 WIB

Purnawirawan Dukung Penerbitan Perppu Ormas

Selasa , 25 Jul 2017, 13:13 WIB

Komnas HAM: Perppu Ormas Batasi Hak Atas Berserikat

Selasa , 25 Jul 2017, 12:27 WIB

'Habisi' Berbau HTI, Pemerintah Dinilai Hilang Akal Sehat

Perppu Ormas Dinilai Membawa Mundur ke Zaman Orde Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil memandang pengembalian pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) oleh pemerintah melalui Perppu Ormas sebagai langkah mundur oleh. Dalih pemerintah yang mengatakan Ormas dibubarkan dapat mengajukan keberatan ke PTUN juga dianggap tidak tepat."Pembubaran Ormas tidak melalui mekanisme peradilan tentu merupakan langkah yang mundur ke belakang. Hal itu sama dengan pembubaran Ormas pada masa Orde Baru yang...

Senin , 24 Jul 2017, 18:16 WIB