Kantor Polda Metro Jaya, Jakarta

Selasa , 20 Nov 2012, 20:03 WIB

Pengusaha Praperadilankan Penyidik Polda Metro Jaya

Milisi Hizbullah di Lebanon.

Selasa , 21 Aug 2012, 10:08 WIB

AS Sita Uang Hizbullah Hasil Pencucian Uang

Mantan pegawan Ditjen Pajak, Dhana Widyatmika (kiri) menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ilustrasi.

Kamis , 09 Aug 2012, 20:57 WIB

Dhana Disebut Minta Uang Rp 1 M

Johan Budi

Kamis , 09 Aug 2012, 18:45 WIB

KPK Buka Peluang TPPU Pada Korupsi Alquran

Istri tersangka Dhana Widyatmika, Dian Anggraeni

Selasa , 24 Jul 2012, 17:06 WIB

Istri Dhana Dimintai Keterangan Penyidik

Wa Ode Nurhayati

Selasa , 10 Jul 2012, 20:29 WIB

Wa Ode Bantah Pernah Bahas Fee PPID

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Rabu , 20 Jun 2012, 18:01 WIB

KPK Pegang Bukti Korupsi Pengadaan Alquran

Tersangka kasus korupsi dan pencucian uang, Dhana Widyatmika (kanan).

Jumat , 25 May 2012, 14:16 WIB

Berkas DW Dilimpahkan ke Penuntutan

Tersangka kasus korupsi dan pencucian uang, Dhana Widyatmika (kanan).

Kejagung Konfrontir DW dengan Herly

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tersangka kasus korupsi dan pencucian uang, Dhana Widyatmika dikonfrontir dengan mantan atasannya, Herly Isdiharsono di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Senin (14/5). Menurut Kejagung, pemeriksaan keduanya untuk mengklarifikasi seluruh aliran uang di rekening mereka, sekaligus untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang (TPPU)."Untuk klarifikasi semua aliran-aliran uang yang melalui rekening mereka. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya TPPU," kata...

Rama Pratama

Jumat , 04 May 2012, 14:00 WIB

Aliran Uang ke Rama Pratama Diduga Pencucian Uang

Kepala PPATK M Yusuf

Kamis , 03 May 2012, 19:01 WIB

PPATK Akan Kirim Data Pihak Baru Terkait DW

Rama Pratama

Kamis , 03 May 2012, 18:49 WIB

Rama Pratama Siap Dikonfrontasi dengan DW

Rama Pratama

Kamis , 03 May 2012, 18:26 WIB

Rama Pratama dan DW Teman SMA

Pengacara Nazaruddin, Elza Syarief

Kubu Nazaruddin Setuju Penggabungan Dakwaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kubu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin tidak menolak rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggabungkan beberapa kasus Nazaruddin dalam satu dakwaan. Menurut mereka, rencana penggabungan ini lebih praktis."Tak apa-apa, karena memang lebih praktis kalau digabung," kata kuasa hukum Nazaruddin, Elza Syarif, saat dihubungi Republika, Ahad (18/2).Menurut Elza, yang jadi masalah saat ini adalah bagaimana...