Selasa , 31 May 2016, 12:18 WIB
Sambil Terisak, Nelayan: Bantulah Kami, Pak Hakim!
Selasa , 31 May 2016, 11:41 WIB
Izin Reklamasi Pulau G Diputuskan Hari Ini
Selasa , 31 May 2016, 07:18 WIB
Direktur Agung Podomoro Segera Disidang
Senin , 30 May 2016, 20:40 WIB
Berkas Dua Tersangka Kasus Suap Reklamasi Sudah P-21
Senin , 30 May 2016, 19:23 WIB
Ditanya Soal Barter Reklamasi, Sanusi: Harusnya Kan Raperda Dulu
Senin , 30 May 2016, 19:08 WIB
Desak Ahok Tersangka, Ribuan Buruh akan Kepung KPK
Senin , 30 May 2016, 16:36 WIB
Buruh: Ahok Jangan Barter CSR dengan Upah Murah
Sabtu , 28 May 2016, 20:38 WIB
DPRD DKI Diminta Serius Gulirkan HMP ke Ahok
Sabtu , 28 May 2016, 20:27 WIB
Pakar: Penyusun Amdal Reklamasi Jakarta Harusnya Dipidanakan
Jumat , 27 May 2016, 19:11 WIB
Pengamat: Ahok Bohong Soal Diskresi
Jumat , 27 May 2016, 16:35 WIB
Tambahan Kontribusi Reklamasi, LBH: Diskresi Ahok Ilegal
Jumat , 27 May 2016, 15:08 WIB
'Diskresi Ahok Termasuk Pemerasan dan Penyalahgunaan Wewenang'
ICW: Ahok Melanggar Aturan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan, langkah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahaja Purnama alias Ahok saat menarik iuran ke pengembang dalam proyek reklamasi tidak bisa dikategorikan sebagai diskresi. "Tidak bisa diskresi menjadi alasan untuk menciptakan kontribisi tambahan, karena diskresi sendiri itu telah diatur bagaimana cara menggunakan, serta apa unsur-unsur pengertian diskresi itu menurut undang-undang adiministrasi pemerintahan,"...
Selasa , 24 May 2016, 13:55 WIB
Yusril Prihatin dengan Sikap Arogan Ahok
Senin , 23 May 2016, 20:07 WIB
Fakta: Rakyat Seperti Dibodohi Perdebatan Angka Kontribusi Reklamasi
Senin , 23 May 2016, 19:27 WIB
Soal Kontribusi Tambahan, Ahok tak Takut Dipanggil DPRD
Senin , 23 May 2016, 18:00 WIB
Bakal Dipanggil DPRD, Ahok: Yang Nyolong Siapa, Kok Aku yang Dikejar
Senin , 23 May 2016, 14:30 WIB
Polri-KPK Evaluasi Pengamanan Gedung KPK
Senin , 23 May 2016, 13:34 WIB
Pengamat Lingkungan Pertanyakan Perubahan Sikap Ahok
Ahad , 22 May 2016, 22:21 WIB
Putusan Hakim Soal Izin Cerminan Keberlanjutan Reklamasi
Ahad , 22 May 2016, 21:23 WIB
Ahok Dinilai tak Cermati Informasi Soal Dampak Reklamasi
Ahad , 22 May 2016, 20:15 WIB
KPK Diminta Adil dalam Menyikapi Kasus Ahok
Ahad , 22 May 2016, 20:01 WIB
Biaya Tambahan Reklamasi Disamakan dengan Pemerasan
Ahad , 22 May 2016, 16:54 WIB
Terkait Kontribusi Tambahan, DPRD Bakal Panggil Ahok
Ahad , 22 May 2016, 15:44 WIB
Ini Beda CSR dan Kontribusi Perusahaan Versi Ahok
‎Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Optimistis Izin Reklamasi Pulau G Dicabut
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta optimistis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mencabut izin pelaksanaan reklamasi Pulau G, dalam sidang gugatan yang akan digelar pada Selasa (31/5) mendatang. Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Tigor Hutapea menjelaskan proses persidangan gugatan tersebut sudah berlangsung hampir sembilan bulan. Dalam sidang pekan depan, Majelis Hakim PTUN akan memutuskan apakah...
Jumat , 20 May 2016, 18:39 WIB
Ini Penyebab Kericuhan di Depan Gedung KPK
Jumat , 20 May 2016, 17:13 WIB
Polisi Buka Jalan HR Rasuna Said yang Ditutup Massa Demo KPK
Jumat , 20 May 2016, 16:37 WIB
Ricuh, Gedung KPK Dilempari Batu
Jumat , 20 May 2016, 16:00 WIB
KPK Pertanyakan 'Perjanjian Preman' Reklamasi Teluk Jakarta
Jumat , 20 May 2016, 10:44 WIB
KPK Pertanyakan Dasar Hukum Pemprov DKI Tarik Kontribusi Reklamasi
Jumat , 20 May 2016, 09:13 WIB
Pembangunan Tanggul di Teluk Jakarta Timbulkan Kekhawatiran
Jumat , 20 May 2016, 09:03 WIB
Amdal Giant Sea Wall Dianggap Cacat Hukum
Kamis , 19 May 2016, 17:03 WIB
Besok, Demonstran Kembali Kepung Kantor Ahok
Rabu , 18 May 2016, 20:01 WIB