Kamis , 29 Aug 2019, 17:45 WIB
Amnesty Nilai Aturan Kebiri Merugikan Pemerintah Indonesia
Selasa , 27 Aug 2019, 18:07 WIB
Amnesty: Pemblokiran Rampas Kemerdekaan Berekspresi di Papua
Rabu , 10 Jul 2019, 18:23 WIB
Amnesty Serahkan Rekaman Video Terkait Kerusuhan 21-22 Mei
Selasa , 09 Jul 2019, 18:20 WIB
Amnesty: Polda Buka Diri Kemungkinan Penembak Ricuh Mei
Selasa , 09 Jul 2019, 12:17 WIB
Amnesty International Indonesia Temui Kapolda Metro Jaya
Senin , 08 Jul 2019, 21:37 WIB
Amnesty Minta Elite Politik tak Gunakan Lagi Isu SARA
Senin , 08 Jul 2019, 17:47 WIB
Amnesty Desak Polri Seret Pelaku Kericuhan Mei ke Pengadilan
Senin , 08 Jul 2019, 16:42 WIB
Amnesty Internasional Temui Penyidik Kericuhan Mei
Rabu , 26 Jun 2019, 13:34 WIB
Amnesty Kirim Laporan Investigasi Kepada Presiden dan Polri
Rabu , 12 Jun 2019, 06:02 WIB
Amnesty: Penjelasan Polisi tak Ungkap Fakta Korban 22 Mei
Jumat , 10 May 2019, 21:28 WIB
Amnesty Nilai Pejabat Harus Menoleransi Lebih Banyak Kritik
Rabu , 10 Apr 2019, 22:54 WIB
Amnesty: 48 Narapidana Divonis Mati di Indonesia pada 2018
Polri Diminta Proaktif terhadap Kasus Baiq Nuril
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Amnesty International Indonesia (AII) meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengambil langkah proaktif dengan meninjau kembali keputusan penghentian penyelidikan kasus pelecehan seksual terhadap Baiq Nuril. Langkah ini penting dilakukan untuk menghindari persepsi publik bahwa kepolisian bertindak berat sebelah dalam menangani kasus tersebut Direktur AII Usman Hamid mengatakan Polri harus memerintahkan Kepolisian Daerah NTB untuk melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan. Pada...
![[ilustrasi] Terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman yang telah dieksekusi mati oleh pemerintah..](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/terpidana-mati-kasus-narkoba-freddy-budiman-_160803124920-915.jpg)
Kamis , 12 Apr 2018, 20:17 WIB
AI Berharap Pemerintah Lanjutkan Moratorium Eksekusi Mati
Jumat , 06 Apr 2018, 00:12 WIB
106 Orang Dipidana dengan Pasal Penodaan Agama
Kamis , 05 Apr 2018, 23:45 WIB
Amnesty International Sebut UU Penodaan Agama Bermasalah
Selasa , 05 Sep 2017, 20:52 WIB
Jokowi Diminta Buka Investigasi Kasus Pembunuhan Munir
Ahad , 03 May 2015, 17:52 WIB
Ini Daftar Barang Novel Baswedan yang Disita Bareskrim Polri
Ahad , 03 May 2015, 17:48 WIB
Barang yang Disita Bareskrim tak Terkait Kasus Novel Baswedan
Ahad , 08 Feb 2015, 20:15 WIB
Kontras: Kriminalisasi Terhadap KPK Wujud Pembangkangan Polri
Selasa , 27 Jan 2015, 11:31 WIB
Bambang Widjojanto Hari Ini Diperiksa Komnas HAM
Ahad , 07 Oct 2012, 13:02 WIB
'Semut Rangrang' Kumpul di HI, Selamatkan KPK
Ahad , 23 Sep 2012, 16:40 WIB
Kontras: RUU Kamnas, Rekonsiliasi Kekuatan Militer
Jumat , 03 Aug 2012, 18:19 WIB
Isu SARA Terkait Pilkada Tembus Media Digital
Jumat , 30 Mar 2012, 01:40 WIB
Kontras Kecam Bentrokan Mahasiswa vs Polisi
RUU Intelejen Negara Berpotensi Langgar HAM
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelejen Negara dinilai berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Adanya sejumlah pasal yang belum jelas dan pembahasaan ayat yang sumir, menjadi celah dalam RUU yang disusun DPR itu. Pandangan itu disampaikan Koordinator International Center for Transitional Justice (ICTJ), Usman Hamid. “Dalam RUU, dicantumkan wewenang intelejen yang bisa memeriksa seseorang selama 1X24 jam. Padahal hal itu merupakan tugas polisi....