#uu-pemilu

Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian.

Jumat , 12 Jan 2018, 05:05 WIB

Golkar: Ambang Batas tidak akan Munculkan Capres Tunggal

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Politikus Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya keputusan MK...

Jumat , 12 Jan 2018, 04:04 WIB

Effendi Gazali Bahagia Masih Ada Dissenting Opinion 2 Hakim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai salah satu penggugat UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Effendi Gazali merasa bahagia meski gugatannya itu ditolak. Itu terjadi lantaran Effendi mendengar alasan perbedaan pendapat atau dissenting opinion dua hakim konstitusi. (Baca: PAN Setuju Usulan Yusril Soal Putusan MK) "Saya bahagia. Terutama karena mendengar dua dissenting tadi. Mereka berdua tidak menemukan nalar dari penolakan ini," tutur Effendi...

Kamis , 11 Jan 2018, 20:42 WIB

Gerindra: Mengapa MK Loyo?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal...

Kamis , 11 Jan 2018, 18:04 WIB

PAN: Putusan MK Tergantung Selera Kekuasaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai...

Kamis , 11 Jan 2018, 16:56 WIB

Putusan MK Soal PT Dinilai Hambat Munculnya Pemimpin Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai,...

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo

Kamis , 11 Jan 2018, 16:55 WIB

Dua Hakim MK Beda Pendapat Soal Putusan PT 20 Persen

Kamis , 11 Jan 2018, 15:38 WIB

Yusril: Putusan MK Soal PT tak Sejalan Spirit Konstitusi

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim MK, Maria Farida Indriati (Kiri), Anwar Usman (kedua kiri), Suhartoyo (Kanan) dan I Dewa Gede Palguna ( kedua kanan) membacakan putusan sepuluh perkara PUU, di ruang sidang gedung MK, Jakarta, Selasa (12/12).

Rabu , 03 Jan 2018, 21:08 WIB

Perludem Tagih Janji Putusan MK Soal UU Pemilu

Rabu , 13 Dec 2017, 06:21 WIB

KPU: Ada Risiko jika Uji Materi UU Pemilu Dibaca Tahun Depan

Selasa , 28 Nov 2017, 15:40 WIB

MK Putuskan Anggota Legislatif Harus Mundur Jika Ikut Pilkada

Ketua KPU Arief Budiman (kanan) dan Ketua Bawaslu Abhan (tengah) selaku pihak teradu mengikuti sidang pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu yang dipimpin oleh Ketua Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad di Gedung DKPP, Jakarta, Senin (27/11).

Selasa , 28 Nov 2017, 06:10 WIB

KPU: Biaya Pembuatan Kotak Suara Transparan Murah

Pengurus Partai Perindo menata sejumlah kontainer berisi berkas dan syarat-syarat pendaftaran saat mendaftarkan partainya ke KPU Pusat, Jakarta, Senin (9/10).

Rabu , 15 Nov 2017, 05:05 WIB

Percepat Putusan MK, Perindo Kurangi Jumlah Saksi

Selasa , 14 Nov 2017, 21:05 WIB

KPU: Kotak Suara Transparan Pakai Bahan Karton Kedap Air

Petugas KPU menunjukkan daftar pemilih dengan data tidak valid (ilustrasi)

Selasa , 14 Nov 2017, 00:06 WIB

KPU Purbalingga Temukan 406 Nama Kader Parpol Ganda

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan menjelaskan soft launchiing Pemilih Berdaulat Negara Kuat dan Tagline Gerakan Sadar Pemilu serta demi pemilu dalam acara ngobrolin pemilu dengan santai dan riang di media center KPU, Jakarta, Jumat ( 27/10).

Sabtu , 28 Oct 2017, 01:10 WIB

KPU Utamakan Efisiensi Pengadaan Kotak Transparan

Kamis , 26 Oct 2017, 20:24 WIB

MK Tolak Gugatan Djan Faridz

Selasa , 24 Oct 2017, 20:19 WIB

Pakar: Angka PT Bisa Dianggap Inkonstitusional

MK Dinilai Rusak Demokrasi Jika tak Batalkan PT 20 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai dapat merusak sistem demokrasi Indonesia apabila tidak membatalkan sistem presidential treshold (PT) 20 persen pada pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria. Ia beralasan, ketentuan 20 persen dalam Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilu itu akan membuat hak sebagai warga negara untuk...

Sabtu , 14 Oct 2017, 06:30 WIB

Gerindra Harap Putusan MK Penuhi Rasa Keadilan Berdemokrasi

Sabtu , 14 Oct 2017, 06:10 WIB

HNW: PT Nol Persen di Pemilu 2019 Sesuai UUD 1945

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti

Kamis , 12 Oct 2017, 18:31 WIB

Lima: PT Semakin Sulitkan Tokoh Baru Maju di Pilpres 2019

Rabu , 11 Oct 2017, 22:30 WIB

Pengamat: Kompetisi Pilpres Lebih Sehat Tanpa PT

Kamis , 05 Oct 2017, 23:00 WIB

Ketua Pansus: PT 20 Persen Bukan Batasi Pencalonan Presiden

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy (tengah)

Kamis , 05 Oct 2017, 21:42 WIB

Ketua Pansus: Penggugat UU Pemilu Hanya Asumtif

Kamis , 05 Oct 2017, 16:19 WIB

Effendi: Presidential Threshold Rugikan Hak Politik Rakyat

Kamis , 05 Oct 2017, 15:53 WIB

Alasan KPU Meminta MK Segera Putus Uji Materi UU Pemilu

Politikus PKB sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy.

Kamis , 05 Oct 2017, 15:41 WIB

Lukman: Gugatan Presidential Threshold tak Substansial

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lukman Edy

Kamis , 05 Oct 2017, 15:09 WIB

Lukman: UU Pemilu tak Batasi Rhoma Irama Diusung Jadi Capres

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Pemilihan Umum (Pemilu), Lukman Edy

Kamis , 05 Oct 2017, 14:48 WIB

DPR: Presidential Threshold tak Langgar Asas Moralitas

Kamis , 05 Oct 2017, 13:27 WIB

DPR: Parpol Lama tak Perlu Verifikasi demi Hemat Anggaran

Selasa , 03 Oct 2017, 21:35 WIB

'Presidential Threshold Bertentangan dengan Konstitusi'

Selasa , 03 Oct 2017, 19:27 WIB

Yusril Anggap Ketentuan Presidential Threshold tak Rasional

Selasa , 03 Oct 2017, 19:06 WIB

Yusril: Pengaturan Presidential Treshold Buruk

Selasa , 03 Oct 2017, 17:27 WIB

Yusril: Aturan Verifikasi Pemilu 2019 Bingungkan Parpol Lama

Yusril Pertanyakan Pertimbangan MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mempertanyakan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian materi terhadap aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) dalam UU Pemilu Nomor 7/2017. Dia mengkritisi pertimbangan MK lebih mengarah kepada filsafat hukum jika dibandingkan dengan pertimbangan hukum. "MK mengatakan bahwa hanya akan membatalkan satu norma yg dibentuk karena kebijakan hukum...

Rabu , 27 Sep 2017, 15:11 WIB