
Selasa , 11 Jul 2017, 17:41 WIB
Gerindra Heran Pemerintah Keukeuh tak Turunkan Angka PT

Senin , 10 Jul 2017, 14:42 WIB
Presidential Threshold Jangan Sandera Empat Isu Pemilu Lainnya

Senin , 10 Jul 2017, 14:32 WIB
Ini Alasan Pemerintah Kukuh Ingin PT 20 Persen

Rabu , 05 Jul 2017, 19:39 WIB
Nasdem: Parpol Mulai Lentur Soal Presidential Threshold

Selasa , 04 Jul 2017, 18:57 WIB
Makin Lama Disahkan, RUU Pemilu akan Timbulkan Masalah

Selasa , 20 Jun 2017, 22:26 WIB
Golkar: Kok Baru Sekarang Gugat Presidential Threshold?

Selasa , 20 Jun 2017, 16:08 WIB
RUU Belum Selesai, Pemungutan Suara Pemilu 2019 Terancam Mundur?

Senin , 19 Jun 2017, 18:57 WIB
Akademisi: Masalah RUU Pemilu Ancam Pemilu 2019

Senin , 19 Jun 2017, 16:56 WIB
RUU Pemilu Molor, Ketua KPU 'Curhat' Soal Draf PKPU

Senin , 19 Jun 2017, 15:06 WIB
Pansus: Presidential Threshold Domain Parpol Bukan Pemerintah

Jumat , 16 Jun 2017, 21:13 WIB
Oso: Hanura Usul Presidential Threshold 15 Persen

Jumat , 16 Jun 2017, 19:36 WIB
PDIP: Wajar Pemerintah Ngotot Presidential Threshold 20-25%

Mendagri: Presidential Threshold 20-25 Persen Bukan Opsi Merugikan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan pemerintah bisa mempertimbangkan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), juga pembahasan RUU Pemilu tidak kunjung menemui titik temu. Opsi ini bisa dipilih jika antara pemerintah dan DPR belum menemui kesepakatan tentang isu krusial ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Tjahjo menuturkan, pemerintah tetap pada pendirian bahwa ambang batas pencalonan presiden...

Rabu , 14 Jun 2017, 19:23 WIB
Pemerintah Tetap Ingin Presidential Threshold Sebesar 20-25 Persen

Rabu , 14 Jun 2017, 17:45 WIB
Penghapusan Ambang Batas Capres Dinilai Untungkan Rakyat

Rabu , 14 Jun 2017, 17:28 WIB
Pengamat: Ambang Batas Pencalonan Presiden tidak Relevan

Rabu , 14 Jun 2017, 15:39 WIB
Pengamat: Presidensial Setengah Hati Ada di Indonesia

Selasa , 06 Jun 2017, 21:22 WIB
Soal Presidensial Threshold, Fraksi DPR Masih Terbelah

Kamis , 21 Jul 2016, 17:16 WIB