#hak-angket-ahok

Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani (tengah) saat memberikan keterangan pers di Ruang Rapat Fraksi Gerindra, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/5

Kamis , 23 Feb 2017, 20:46 WIB

Tak Puas Penjelasan Mendagri, Gerindra Nilai Hak Angket Ahok Tepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Ahmad Muzani mengaku belum puas dengan penjelasan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait pengaktifan kembali Basuki Tjahaja...

Suasana rapat paripurna DPR. (ilustrasi)

Kamis , 23 Feb 2017, 20:04 WIB

Hak Angket Ahok Diperdebatkan dalam Paripurna DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hak Angket kepada Pemerintah tentang pengaktifan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta mendapat tanggapan oleh sejumlah anggota DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (23/2).Meskipun dalam rapat tersebut, pembacaan hak angket yang diajukan oleh Fraksi PKS itu hanya sebatas pembacaan surat pengusul oleh Fadli Zon selaku Ketua Pimpinan Sidang. Disebutkan Fadli, ada...

Kamis , 23 Feb 2017, 14:49 WIB

Ditanya Cuti Kampanye, Ahok: Saya Enggak Tahu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)...

Kamis , 23 Feb 2017, 12:39 WIB

MPR Sentil Mendagri Soal Status Ahok

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TIMUR -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)...

Kamis , 23 Feb 2017, 12:36 WIB

Fahri Hamzah: Hak Angket Ahok tidak Dibahas di Rapat Paripurna Hari Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengungkap...

Rabu , 22 Feb 2017, 19:21 WIB

Penjelasan Mendagri tak Hentikan Laju Hak Angket Ahok

Rabu , 22 Feb 2017, 17:52 WIB

Legislator PAN: Kesannya Pak Mendagri Pasang Badan untuk Ahok

Rabu , 22 Feb 2017, 17:21 WIB

Mendagri: Saya 'Bumper' Jokowi Bukan Ahok

Rabu , 22 Feb 2017, 11:33 WIB

Komisi II DPR Minta Penjelasan Mendagri Soal Status Ahok

Empat Fraksi di DPR resmi menyerahkan usulan hak angket terkait pelantikan Basuki T Purnama sebagai gubernur di DKI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/2).

Rabu , 22 Feb 2017, 10:41 WIB

Hak Angket Jadi Saluran Tegakkan Keadilan Kasus Ahok

Umat Islam melakukan sholat dan doa bersama saat Aksi Bela Islam I di kawasan silang Monas, Jakarta.

Senin , 20 Feb 2017, 18:51 WIB

Aksi 212 di Medan Diisi dengan Tabligh Akbar

Personel kepolisian melakukan apel persiapan pengamanan aksi 212 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/2).

Senin , 20 Feb 2017, 18:23 WIB

Massa Aksi 212 Bakal Bertahan Hingga Tiga Hari

Senin , 20 Feb 2017, 18:08 WIB

Jelang Aksi 212, Sejumlah Perwakilan Ormas Islam Temui Pimpinan DPR

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Golkar Idrus Marham saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Ahad (26/12).

Senin , 20 Feb 2017, 17:43 WIB

Golkar Prediksi Hak Angket 'Ahok Gate' akan Tumbang di Sidang Paripurna

Ahad , 19 Feb 2017, 02:01 WIB

Nasdem: Anggota DPRD DKI yang Mogok Korbankan Masyarakat

Massa dari berbagai ormas Islam melakukan aksi saat sidang kasus penistaan Agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang berlangsung di Auditorium Kementan, Jakarta, Selasa (7/2).

Sabtu , 18 Feb 2017, 14:35 WIB

Pengamat: Jaksa Agung tak Baca UU Pemda

Terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjalani sidang ke-10 di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (13/2).

Sabtu , 18 Feb 2017, 14:22 WIB

Ahok dapat Diberhentikan Sementara Sejak Jalani Cuti Kampanye

Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai. (Republika/ Darmawan)

Ketua Ombudsman: Kasus Ahok Masuk Klasifikasi Memecah Belah NKRI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai menyatakan, perbuatan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu bisa dikategorikan sebagai tindakan yang berpotensi memecah-belah bangsa sebagaimana disebutkan dalam pasal 83 ayat 1 UU 23/2014. Hal ini berkaitan dengan status Ahok yang belum diberhentikan sementara, padahal sudah menjadi terdakwa. "Sangat berpotensi (memecah-belah bangsa) dong, pendapat saya pribadi ya,...

Kamis , 16 Feb 2017, 11:33 WIB

Mendagri Penuhi Undangan Ombudsman Bahas Status Hukum Ahok

Kamis , 16 Feb 2017, 04:00 WIB

PKS: Ada Lima Kekuatan Argumentasi Hak Angket Ahok

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.

Rabu , 15 Feb 2017, 08:36 WIB

Polisi Bebaskan Empat Mahasiswa yang Diamankan Terkait Demo Ahok

Politikus PKB sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy.

Rabu , 15 Feb 2017, 08:16 WIB

PKB Bantah Gembosi Ahok Gate

Rabu , 15 Feb 2017, 08:03 WIB

Ketua MA: Harus Hati-Hati Keluarkan Fatwa Soal Ahok

Selasa , 14 Feb 2017, 20:58 WIB

Enam Fraksi Tolak Hak Angket Ahok

Selasa , 14 Feb 2017, 20:24 WIB

Terkait Status Ahok, PKS Bandingkan Kasus Ahok dengan Ratu Atut

Ketua MPR Zulkifli Hasan memberikan keterangan terkait pelaksanaan pilkada damai di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).

Selasa , 14 Feb 2017, 18:05 WIB

Soal Angket Ahok, PAN Tunggu Mendagri

Selasa , 14 Feb 2017, 15:42 WIB

Mendagri: Keluarkan Fatwa atau tidak, Saya Serahkan ke MA

Selasa , 14 Feb 2017, 15:16 WIB

Hanura: Keputusan Mendagri Lantik Ahok tidak Bermasalah

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo usai rapat di Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Rencananya, Tjahjo langsung mendatangi Gedung Mahkamah Agung pada Selasa (14/2).

Selasa , 14 Feb 2017, 15:01 WIB

Mendagri Temui Ketua MA Minta Fatwa Soal Ahok

Selasa , 14 Feb 2017, 14:50 WIB

Tjahjo: Pengaktifan Kembali Jabatan Ahok Sudah Sesuai Aturan

Selasa , 14 Feb 2017, 14:19 WIB

Komentari Status Ahok, Anggota DPRD: Kekuasaan Harus Tunduk pada Hukum

Selasa , 14 Feb 2017, 13:50 WIB

Soal Pengaktifan Kembali Ahok, MA: Mendagri Harus Tentukan Sikap

Selasa , 14 Feb 2017, 12:37 WIB

Mendagri Tetap Yakin Mengaktifkan Ahok Sudah Sesuai Ketentuan UU

Selasa , 14 Feb 2017, 12:29 WIB

Status Ahok, Tjahjo: Permohonan Pendapat Hukum Sudah Disampaikan ke MA

Mendagri Siap Koreksi Kebijakannya Soal Ahok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku siap mengikuti pandangan Mahkamah Agung (MA) terkait tafsir pasal 83 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Termasuk siap untuk mengoreksi kebijakannya, jika pandangan MA nantinya menilai pengaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak tepat."Ya pasti dong (kami ikuti)," ujar Tjahjo usai rapat di...

Selasa , 14 Feb 2017, 11:08 WIB