#sengketa-pilkada

Ahad , 28 Jun 2015, 20:36 WIB

Soal Kewenangan Mengadili Pilkada, Jimly Minta DPR Konsisten

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tak lagi berwenang mengadili sengketa Pilkada. Hal ini sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Kendati demikian, berdasarkan UU No 1 Tahun...

Ahad , 28 Jun 2015, 14:33 WIB

Hakim MK Keberatan dengan Durasi Penyelesaian Sengketa Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maria Farida Indrati mengaku keberatan dengan durasi penyelesaian sengketa Pilkada di MK. Kata dia, tidak mungkin ajelis hakim MK untuk memutuskan perkara sengketa dalam waktu yang diberikan, yakni 45 hari kalender. "Berarti itu kan setiap hari (ada waktu sidang). Hari libur pun dihitung. Itu tidak mungkin selesai 45 hari," ucap Maria Farida Indrati saat...

Kamis , 28 May 2015, 21:44 WIB

Petugas Linmas Bisa Jadi Saksi pada Sengketa Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) akan...

Sabtu , 09 May 2015, 15:28 WIB

Tjahyo Minta KPU Konsultasi ke MA Soal Sengkjeta Partai

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyarankan Komisi...

Senin , 27 Apr 2015, 10:48 WIB

Perlu Peradilan Khusus untuk Sengketa Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Peradilan khusus perlu dibentuk untuk menyelesaikan...

Jumat , 20 Mar 2015, 07:57 WIB

Bawaslu Minta KY Awasi Sidang Sengketa Pilkada

Aksi unjuk rasa menuntut pilkada langsung di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10).(Republika/Agung Supriyanto)

Selasa , 03 Mar 2015, 10:28 WIB

KPU: Pemerintah Harus Atur Anggaran Penanganan Selisih Pilkada

Selasa , 17 Feb 2015, 09:31 WIB

Disepakati, Sengketa Pilkada Selesai di PTTUN dan Badan Peradilan Khusus

Penggunaan SIDALIH untuk Pilkada. Layar monitor menunjuan sistem informasi data pemilih KPU saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (20/1). (Republika/ Wihdan)

Senin , 16 Feb 2015, 09:30 WIB

Revisi UU Pilkada, MK Tangani Sengketa Pilkada di Masa Transisi Saja

Kamis , 12 Feb 2015, 17:53 WIB

Mendagri: Lebih Baik Sengketa Pilkada Ditangani MA

Kamis , 12 Feb 2015, 14:18 WIB

Mendagri Tuding MA Ogah Emban Amanat Tangani Sengketa Pilkada

Kamis , 12 Feb 2015, 14:08 WIB

Pemerintah Inginkan MA Tangani Sengketa Pilkada

Kamis , 05 Feb 2015, 12:03 WIB

DPR akan Konsultasi MA Terkait Sengketa Pilkada

Jumat , 30 Jan 2015, 20:44 WIB

Hatta Ali: MK Jangan Dibebani Sengketa Pilkada

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto berjalan saat tiba memenuhi undangan di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),Jakarta, Selasa (27/1).(Republika/ Tahta Aidilla)

Rabu , 28 Jan 2015, 16:42 WIB

Briefing Saksi Sebelum Sidang Adalah Perintah Hakim

Pengunjuk rasa dari Dewan Rakyat Jakarta melakukan aksi protes di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (bawaslu), Jakarta Pusat, Selasa (15/7).

Kamis , 22 Jan 2015, 17:04 WIB

Bawaslu Tawarkan Diri Tangani Sengketa Hasil Pilkada

Selasa , 13 Jan 2015, 14:00 WIB

Sengketa Pilkada

Kemendagri Pertanyakan Sikap MA Hindari Sengketa Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta penjelasan dari Mahkamah Agung (MA) atas wacana agar sengketa pilkada tidak ditangani MA. Menurut Kemendagri, bagaimanapun juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 jelas memerintahkan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota ditangani kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh MA."Secara singkat memang Pak Hatta (Ketua MA) pernah mengatakan...

Rabu , 07 Jan 2015, 14:15 WIB

MA Keberatan Tangani Sengketa Pilkada

Petugas memperlihatkan surat suara sah kepada saksi pada penghitungan surat suara pilpres 2014 di TPS 04 Kel Taman Sari, Jakarta, Rabu (9/7).

Selasa , 12 Aug 2014, 12:59 WIB

Saksi: Pencoblos 42 Orang, KPPS Coblos 59 Surat Suara Sisa

Jumat , 08 Aug 2014, 23:06 WIB

Saksi: Ada 193 TPS Bermasalah di Pesanggrahan

Wali Kota Palembang Romi Herton usai diperiksa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Selasa (4/2).

Kamis , 03 Jul 2014, 23:48 WIB

KPK Geledah Dua Lokasi Terkait Walikota Palembang

Kamis , 03 Jul 2014, 00:00 WIB

KPK Periksa Istri Muda Walikota Palembang

Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten, Ratu Atut Chosiyah menjalani sidang mendengarkan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (12/6).

Kamis , 12 Jun 2014, 19:30 WIB

Akil Akui Bertemu Atut di Singapura Bicarakan Pilkada

Terdakwa Akil Mochtar menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/6).

Jumat , 06 Jun 2014, 01:50 WIB

Akil Jabarkan Soal CV Ratu Samagat dan Tambak Ikan Arwananya

Kamis , 05 Jun 2014, 13:00 WIB

Palu Panas Sengketa Pilkada

Selasa , 20 May 2014, 18:08 WIB

MA Limpahkan Sengketa Pilkada ke PT TUN

Senin , 19 May 2014, 22:39 WIB

Putusan MK dinilai Aneh

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjadi saksi dengan terdakwa Akil Mochtar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/5). (Republika/Agung Supriyanto)

Senin , 05 May 2014, 18:56 WIB

In Picture: Mahfud MD Bersaksi dalam Kasus Akil Mochtar

Senin , 05 May 2014, 13:10 WIB

Mahfud MD Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Jumat , 25 Apr 2014, 01:33 WIB

Politisi Golkar Tolak Akui BAP Perkara Akil Mochtar

Sidang perdana mantan Ketua MK Akil Mochtar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/2). (Republika/Aditya Pradana Putra)

Kamis , 17 Apr 2014, 21:12 WIB

Akil Mochtar Takut Disadap saat Bicara dengan Wawan

Senin , 14 Apr 2014, 21:00 WIB

Transkrip Rencana Pemberian Rp 10 Miliar untuk Akil Mochtar

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah seusai menjalani panggilan pemeriksaan ,di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12).

Kamis , 27 Feb 2014, 04:36 WIB

Mantan Sekretaris Akil Diperiksa Untuk Atut

Bupati Kabupaten Lebak Iti Octavia Jayabaya mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (19/2).

Diperiksa KPK, Bupati Lebak: Terima Kasih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Kabupaten Lebak Iti Octavia Jayabaya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (19/2). Politisi Partai Demokrat itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penyuapan pengurusan sengketa Pemiluka Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK). "Terkait statusnya Ibu Atut sebagai tersangka," ujar Iti sebelum masuk gedung KPK. Penyidik KPK memang menjadwalkan Iti untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus...

Rabu , 05 Feb 2014, 23:22 WIB