Anggota Komisi II DPR RI, Chairunnisa (baju oranye) usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK pascaoperasi tangkap tangan, Jakarta, Kamis (3/10).

Senin , 16 Dec 2013, 21:18 WIB

Tiga Tersangka Kasus Akil Disidangkan Awal 2014

Mobil sitaan KPK dalam kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar, terpakir di halaman kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat (29/11). ( Republika/ Tahta Aidilla)

Selasa , 10 Dec 2013, 19:49 WIB

KPK Sita Dua Mobil Terkait Akil Mochtar

Akil Mochtar

Selasa , 10 Dec 2013, 14:14 WIB

Terkait Akil, KPK Mulai Garap Pilkada di Buton

Bambang Widjojanto

Senin , 09 Dec 2013, 20:22 WIB

KPK: Jika Benar Muhtar Dapat Palsukan C1, Bahaya

Gedung Mahkamah Konstitusi

Senin , 09 Dec 2013, 13:53 WIB

Refly Harun: MK Jangan Seperti Pengadilan Negeri

Bambang Widjojanto

Sabtu , 30 Nov 2013, 06:11 WIB

Terkait Akil, KPK Dalami Peran Muchtar

Akil Mochtar

Jumat , 29 Nov 2013, 14:32 WIB

KPK Sita Belasan Mobil Terkait Kasus Akil

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemdagri, Djohermansyah Djohan

Senin , 18 Nov 2013, 18:44 WIB

Kemdagri: KPK Bisa Sadap DPRD Selama Pilkada

Hakim Konstitusi Harjono

Harjono: Sidang Sengketa Pilkada Bebani MK

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Hakim Konstitusi Harjono mengatakan instansinya terbebani atas tugas persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang selama ini ditangani."(Sidang PHPU) jelas menjadi beban sendiri karena menggeser tugas utama MK," kata Harjono di Gedung MK, Jakarta, Kamis.Harjono mengatakan dirinya sejak awal tidak setuju jika perkara sengketa pilkada harus ditangani MK. Sebab tugas utama MK menguji materi undang-undang dan sengketa lembaga negara...

Sejumlah petugas membersihkan kaca dan kursi yang dirusak pendukung salahsatu calon terkait putusan sengketa ulang Pemilukada Maluku di Gedung MK Jakarta, Kamis (14/11). Mahkamah Konstitusi melanjutkan sidang usai perusakan oleh pendukung yang mengamuk di

Kamis , 14 Nov 2013, 17:20 WIB

DPR: Polisi Harus Evaluasi Pengamanan Sidang

Suasana di lobi gedung Mahkamah Konstitusi yang dirusak massa yang mengamuk saat putusan sengketa ulang Pemilukada Maluku di Gedung MK Jakarta, Kamis (14/11).   (Republika/Adhi Wicaksono)

Kamis , 14 Nov 2013, 17:11 WIB

Jimly Minta Pelaku Kerusuhan MK Ditindak

Mahkamah Konstitusi

Rabu , 13 Nov 2013, 18:55 WIB

MK Tolak Gugatan Pilkada Gorontalo Utara

Akil Mochtar

Rabu , 13 Nov 2013, 17:51 WIB

KPK Sita Dua Rumah Akil Mochtar di Pontianak

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemdagri, Djohermansyah Djohan

Jumat , 08 Nov 2013, 18:56 WIB

Dirjen Otda Bantah Kenal dengan Akil Mochtar

Johan Budi

Kamis , 07 Nov 2013, 19:03 WIB

Sopir Akil Mochtar Jadi Whistleblower

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar sebelum melakukan tes urine di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (6/10).

Kamis , 07 Nov 2013, 18:36 WIB

BNN Periksa Sopir Akil Mochtar

Gedung Mahkamah Konstitusi

Rabu , 06 Nov 2013, 06:46 WIB

Putaran Kedua Pilkada Biak Tunggu Putusan MK

Mahfud MD

Sabtu , 02 Nov 2013, 16:16 WIB

Posko Mahfud MD Tangani Sengketa Pilkada Bali

Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung

Akil Mochtar Dipecat, Ini Komentar Pramono Anung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung meminta Majelis  Kehormatan Hakim  Mahkamah Konstitusi (MK)  tidak berlarut-larut dalam menangani masalah Ketua MK non aktif Akil Mochtar. "Akil memang pantas diberhentikan secara tidak  hormat. Sebab kasusnya sudah mencoreng lembaga tinggi negara yang diharapkan oleh publik merupakan lembaga yang baik," kata Pramono, Jumat (1/11).Dalam kasus Akil, ujar Pramono, bukan hanya...

Akil Mochtar

Jumat , 25 Oct 2013, 02:46 WIB

Majelis Kehormatan Periksa Akil Mochtar, Jumat

Refly Harun

Kamis , 24 Oct 2013, 18:39 WIB

Refly: Perppu MK Usik Parpol

Gedung KPK

Kamis , 24 Oct 2013, 13:54 WIB

Wakil Bupati Gunung Mas Lepas Tangan Soal Suap

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah (kanan) dan Sekjen Tjahjo Kumolo (kiri)

Rabu , 23 Oct 2013, 14:55 WIB

Soal Atut, PDIP: Kita Tak Perlu Terburu-Buru

Anggota DPR Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin.

Senin , 21 Oct 2013, 23:58 WIB

DPR: Perppu MK Belum Bisa Diterima Atau Ditolak

Refly Harun

Sabtu , 19 Oct 2013, 23:15 WIB

Tiga Alasan Refly Dukung Perppu MK