Suasana pasca penyerangan bersenjata terhadap massa sipil dan militer pada acara parade militer peringatan Perang Iran-Irak di Ahvaz, Iran, Sabtu (22/9). Teheran menyebut perpanjangan embargo senjata tidak sah. Ilustrasi.

Iran Kritik Upaya AS Perpanjang Embargo Senjata

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN — Pemerintah Iran mengkritik upaya Amerika Serikat (AS) memperpanjang embargo senjata Dewan Keamanan PBB terhadapnya. Teheran menyebut langkah itu tidak sah. “Iran tidak berusaha keluar dari kesepakatan nuklir 2015 dengan enam kekuatan (dunia). Langkah Amerika tidak sah dan rekasi kami akan proporsional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi pada Senin (4/5). Dia menyebut AS...

Pertemuan Dewan Keamanan PBB Bahas Uji Coba Korut. Foto ilustrasi Dewan Keamanan PBB.

Pertemuan Dewan Keamanan PBB Bahas Uji Coba Korut

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB akan melakukan pertemuan membahas tentang Korea Utara (Korut), Rabu (11/12). Pertemuan tersebut  atas permintaan Amerika Serikat (AS) setelah kabar uji coba yang dilakukan Korut.Setidaknya, delapan negara dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB telah mendorong untuk pertemuan Selasa. Mereka membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Korut. Hal itu memicu Korut memperingatkan langkah...

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) bersama Menteri Luar Negeri sekaligus Menteri Perempuan Australia Marise Ann Payne (kedua kanan), Menteri Luar Negeri Kenya Monica Juma (kanan), Wakil Perdana Menteri serta Menteri Hubungan Internasional dan Kerja sama Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah (kedua kiri) menjadi pembicara dengan moderator Rahimah Abdulrahim pada pertemuan Bali Democracy Forum (BDF) ke-12 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (5/12/2019).

Kamis , 05 Dec 2019, 20:54 WIB

Kenya Cari Dukungan untuk Jadi Anggota DK PBB

Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan pidato pada United Nations Climate Action Summit 2019 dalam rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (23/9/2019) waktu setempat.

Jumat , 18 Oct 2019, 15:03 WIB

JK Ingatkan Risiko Jadi Dewan Keamanan PBB