#perppu-pembubaran-ormas

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kanan)

Rabu , 04 Oct 2017, 17:23 WIB

DPR Minta Kapolri dan Panglima TNI Hadir Bahas Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI meminta pemerintah bisa menghadirkan Kapolri, Panglima TNI dan Menteri Agama dalam pembahasan Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Ketua Komisi...

Sekretaris Jenderal fraksi PAN Yandri Susanto saat memberikan keterangan pers di ruang fraksi PAN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8).

Rabu , 04 Oct 2017, 14:43 WIB

Fraksi PAN Cenderung akan Tolak Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengatakan, sikap fraksinya cenderung ke arah penolakan terkait Perppu Ormas. Yandri menjelaskan, PAN sudah banyak mengkritisi Perppu Ormas tersebut sedari dikeluarkan oleh pemerintah. "Kalau PAN kan sudah mengkritisi banyak, misalkan semua frasa pengadilan semuanya dihapus," ujar dia saat ditemui di Gedung Nusantara, Rabu (4/10).Yandri mencontohkan, ada di salah...

Rabu , 04 Oct 2017, 14:03 WIB

Ini Catatan Fraksi PPP Jika Nantinya Menerima Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI dari...

Rabu , 04 Oct 2017, 13:59 WIB

Fraksi Golkar Tegaskan Dukung Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II Fraksi Golkar, Ace...

Rabu , 04 Oct 2017, 13:56 WIB

Fraksi PAN: Pemerintah Serius Nggak Sih Bahas Perppu Ormas?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II Fraksi Partai Amanat...

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim Anggota MK lainnya memimpin jalannya sidang lanjutan Perppu Ormas di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (2/10).

Senin , 02 Oct 2017, 23:15 WIB

Guru Besar: Ketentuan Pidana di Perppu Ormas Perlu Dikritisi

Suasana sidang lanjutan uji materi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2107 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (14/9).

Senin , 02 Oct 2017, 22:29 WIB

Guru Besar: Perppu Ormas Bisa Timbulkan Tindakan Represif

Kamis , 14 Sep 2017, 18:31 WIB

Perppu Ormas Dinilai Sah karena Hal Ini

Jumat , 08 Sep 2017, 15:06 WIB

Hanura: Pembubaran Ormas Harus Tetap Melalui Pengadilan

Jumat , 08 Sep 2017, 14:04 WIB

PPP: Kader Akar Rumput Menolak Perppu Ormas

Jumat , 08 Sep 2017, 03:27 WIB

Sikap Resmi DPR Terkait Perppu Ormas Keluar Oktober

Wakil Ketua MK Anwar Usman (tengah0, didampingi anggota MK Suhartoyo (kiri), dan I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang sidang uji materi Perppu Ormas di Gedung MK, Senin (7/8).

Jumat , 08 Sep 2017, 01:20 WIB

PPP Ungkap Banyak Aspirasi Akar Rumput Tolak Perppu Ormas

Sekretaris Jenderal fraksi PAN Yandri Susanto (kiri) didampingi Wakil Sekjen PAN Soni Sumarsono (kanan) aat memberikan keterangan pers di ruang fraksi PAN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8).

Kamis , 07 Sep 2017, 16:45 WIB

Perppu Ormas, F-PAN: Fraksi Tunggu Masukan Pihak Eksternal

Massa dari Perempuan Peduli Indonesia menggelar aksi mendukung pengesahan Perppu Ormas di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/7).

Kamis , 07 Sep 2017, 13:50 WIB

DPR Memulai Pembahasan Menolak atau Menerima Perppu Ormas

Kamis , 07 Sep 2017, 05:18 WIB

Video HTI Dinilai Lemahkan Opini Penerbitan Perppu Ormas

Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis berbicara sebagai ahli dalam sidang lanjutan uji materi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (6/9).

Kamis , 07 Sep 2017, 00:10 WIB

Pakar Pertanyakan Peristiwa Genting Pemicu Perppu Ormas

Juru bicara HTI Ismail Yusanto (kiri), didampingi Kuasa Hukum Yusril Ihza Mahendra saat menghadiri sidang Judicial Review atas Perppu Ormas di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/8).

Rabu , 06 Sep 2017, 12:35 WIB

Yusril Minta Hakim Tayangkan Kembali Video Muktamar HTI

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membacakan keterangan saat sidang Judicial Review atas Perppu Ormas di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/8).

Tjahjo: Pemohon tak Punya Kedudukan Hukum Gugat Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa para pemohon dari uji materi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) tidak memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). "Pemerintah berpendapat pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum," ujar Menteri Tjahjo ketika memberikan keterangan selaku perwakilan pemerintah di Gedung MK...

Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Hendarsam Marantoko (tengah).

Rabu , 23 Aug 2017, 16:36 WIB

Sidang di MK, ACTA Mengkhawatirkan Efek Domino Perppu Ormas

Selasa , 22 Aug 2017, 22:00 WIB

Sejumlah Ormas Perbaiki Permohonan Uji Materi Perppu Ormas

Selasa , 22 Aug 2017, 06:06 WIB

Yusril: Para Pihak Penolak Perppu Ormas Rapatkan Barisan

Senin , 21 Aug 2017, 17:31 WIB

Mendagri Kantongi Sejumlah Ormas yang Bakal Dibubarkan

Pengunjuk rasa dari sejumlah ormas Islam melakukan aksi di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Selasa (18/7). Aksi itu untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Ormas.

Jumat , 18 Aug 2017, 20:19 WIB

Aksi Penolakan Perppu Ormas Kembali Digelar di Medan

Selasa , 15 Aug 2017, 09:57 WIB

LPOI Minta Pendaftaran Ormas Dihentikan Sementara

Senin , 14 Aug 2017, 16:32 WIB

Monolog Kekuasaan

Ketua Umum PPP M Romahurmuziy menyampaikan pidato arahannya pada pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II & Bimtek Anggota DPRD PPP di Jakarta, Rabu (19/7).

Ahad , 13 Aug 2017, 01:01 WIB

PPP: Pembubaran Ormas Harus Libatkan Ulama

Ahad , 13 Aug 2017, 00:01 WIB

Soal Ormas yang akan Dibubarkan, Ini Jawaban Mendagri

Jumat , 11 Aug 2017, 19:53 WIB

Relawan: Presiden Jokowi Tegas, Tapi Bukan Diktator

Jumat , 11 Aug 2017, 06:25 WIB

Akademisi: Pemda Sulbar Perlu Rangkul Kader HTI

Jumat , 11 Aug 2017, 02:30 WIB

Wapres JK: Perppu Ormas Bukan Berarti Pemerintah Diktator

Kamis , 10 Aug 2017, 21:39 WIB

PP Muhammadiyah Bersikap Tegas Soal Perppu Ormas

Kamis , 10 Aug 2017, 16:32 WIB

Ciri Ormas yang akan Dibubarkan Pemerintah Versi Mendagri

Kamis , 10 Aug 2017, 16:16 WIB

Ini Ciri-Ciri Ormas yang Segera Dibubarkan Pemerintah

Menko Polhukam Wiranto (tengah) memberi keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7). Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kamis , 10 Aug 2017, 08:36 WIB

Mendagri: Ada Ormas Lain yang akan Dibubarkan Selain HTI

ACTA Juga Gugat Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendaftarkan permohoan uji materi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK). ACTA menganggap Perppu Ormas bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945 yang mensyaratkan adanya situasi mendesak dalam penerbitan sebuah Perppu. "Kami menganggap saat ini sama sekali tidak ada situasi yang mendesak terkait...

Rabu , 09 Aug 2017, 13:42 WIB