#organisasi-masyarakat

Menko Polhukam Wiranto (tengah) memberi keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7). Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kamis , 13 Jul 2017, 05:29 WIB

Sanksi Penjara Seumur Hidup akan Hambat Ekspresi Ormas

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) terdapat ancaman hukuman pidana seumur hidup. Hal tersebut nantinya akan berakibat pada bagaimana Ormas berekspresi."Saya kira...

Kamis , 13 Jul 2017, 05:13 WIB

Perppu Ormas Bisa Disalahgunakan Berangus Lawan Politik

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2/2017 tentang Perubahan UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 dianggap dapat disalahgunakan oleh penguasa. Penyalahgunaan itu menjadi alat politik untuk meredam, membungkam lawan politik, atau ormas yamg berseberangan dengan sikap pemerintah."Sangat disayangkan kondisi seperti sekarang menjadi preseden buruk ke depannya. Bisa disalahgunakan. Silakan saja (pembubaran HTI), namun pembubaran yang ada tabiat...

Kamis , 13 Jul 2017, 04:51 WIB

MUI: Perppu Seharusnya tak Sasar Salah Satu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia...

Kamis , 13 Jul 2017, 04:15 WIB

Pembubaran Ormas Lewat Pengadilan Dinilai Masih Relevan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017...

Kamis , 13 Jul 2017, 02:28 WIB

Perppu Ormas Dinilai Buka Peluang Pemerintah Sewenang-wenang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli Tata Negara Yusril Ihza Mahendra...

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly

Kamis , 13 Jul 2017, 02:26 WIB

Menkumham Jelaskan Alasan Bubarkan Ormas Tanpa Pengadilan

Kamis , 13 Jul 2017, 02:03 WIB

Ormas Dibubarkan tanpa Pengadilan Dinilai Gaya Diktator

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra

Kamis , 13 Jul 2017, 01:46 WIB

Penerbitan Perppu Ormas Dinilai tak Penuhi Syarat Mendesak

Kamis , 13 Jul 2017, 01:02 WIB

Pembubaran Ormas tanpa Pengadilan Dinilai Represif

Kamis , 13 Jul 2017, 00:01 WIB

Isi Lengkap Soal Larangan dan Sanksi dalam Perppu Ormas

Kamis , 04 May 2017, 13:42 WIB

Menag: Organisasi Ingin Ubah Dasar Negara, Harus Dilarang

$Tokoh masyarakat Arifin Ilham bersama berbagai organisasi masyarakat melakukan longmarch aksi damai di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Jumat (4\11).$

Selasa , 24 Jan 2017, 18:31 WIB

Pentingnya Ormas dalam Berdayakan Masyarakat di Tingkat Akar Rumput

Rabu , 19 Nov 2014, 19:34 WIB

Shalat di Katedral, NU tak Masalah

Presiden Jokowi menyapa para pendukungnya pada Konser Salam 3 Jari di lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Senin (20/10) malam. (Republika/Yasin Habibi)

Selasa , 21 Oct 2014, 17:30 WIB

Ini Permintaan Koalisi Organisasi Masyarakat Terkait Kabinet Jokowi

Aksi unjuk rasa Ormas Islam. (ilustrasi)

Ahad , 27 Oct 2013, 18:27 WIB

Ada Ormas yang Diperalat untuk Kepentingan Asing

Sabtu , 21 Sep 2013, 14:15 WIB

UU Ormas Dinilai Masih Miliki Ambiguitas

Ormas Tolak Pembangunan Gedung DPRD Jabar

Sabtu , 17 Aug 2013, 20:28 WIB

Pemerintah Tak Bisa Sepenuhnya Diharapkan untuk Bangun Bangsa

'Kami Siap Tiru Aksi Mesir Demi Gagalkan RUU Ormas'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Indonesia menyatakan siap melakukan aksi massa seperti rakyat Mesir menyampaikan tuntutan terhadap presidennya. Langkah itu diambil bila uji materi Undang-Undang Ormas di Mahkamah Konstitusi gagal membatalkan undang-undang tersebut."Apabila upaya uji materi menunjukkan hasil negatif, bisa saja kami dan sejumlah ormas lainnya melakukan aksi, seperti penggulingan Presiden Mesir beberapa waktu yang lalu," kata Ketua Bidang Politik, Hukum...

Selasa , 09 Jul 2013, 00:01 WIB

Mendagri: RUU Ormas Cocok dengan Kekinian

Jumat , 05 Jul 2013, 10:12 WIB

Ormas Jatim Dilarang Lakukan Sweeping

Rabu , 03 Jul 2013, 19:56 WIB

Mendagri Hormati Jika UU Ormas Diuji Materi

Rabu , 03 Jul 2013, 19:51 WIB

Sosialisasi UU Ormas Diprediksi Banyak Persoalan

Seorang pengunjuk rasa melakukan aksi menolak RUU Ormas di depan komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (5/4). (Republika/Yasin Habibi)

Sabtu , 29 Jun 2013, 13:50 WIB

Kemendagri Pastikan RUU Ormas Sejalan dengan Aturan Lain

Seorang anak memegang bendera saat aksi unjuk rasa menolak RUU Ormas di depan komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (5/4). (Republika/Yasin Habibi)

Sabtu , 29 Jun 2013, 13:44 WIB

RUU Ormas Dicemaskan Disharmoni dengan UU Lain

Sabtu , 29 Jun 2013, 11:29 WIB

Muhammadiyah : RUU Ormas Hanya Serpihan, tidak Urgen

Suasana rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

Selasa , 25 Jun 2013, 20:45 WIB

DPR Tunda Pengesahan RUU Ormas Sepekan

Senin , 24 Jun 2013, 19:51 WIB

Terkait Ormas, Pemerintah Diminta tak Pakai Sistem Kekeluargaan

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Organisasi Masyarakat dari Fraksi PKS, Hb. Nabiel Al-Musawa

Rabu , 19 Jun 2013, 20:48 WIB

Pansus Yakin RUU Ormas Disahkan Pekan Depan

Suasana Rapat Paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Senin , 27 May 2013, 20:00 WIB

Pendirian LSM Asing Pun Harus Direstui Kemenlu

Selasa , 26 Mar 2013, 19:46 WIB

Kemendagri: Sebut Pasal Mana yang Represif di UU Ormas?

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin

Kamis , 28 Feb 2013, 21:32 WIB

RUU Ormas Dianggap Kebiri Hak Berorganisasi

Jumat , 22 Feb 2013, 22:27 WIB

Kemendagri Sebut Negara Wajib Atur Pendanaan Ormas

Kamis , 21 Feb 2013, 15:56 WIB

Kemendagri: Bansos untuk Ormas Diperketat

Sejumlah massa dari berbagai organisasi masyarakat melakukan aksi unjukrasa menuntut Bupati Garut, Aceng HM Fikri mundur dari jabatannya di depan kantor DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat. (ilustrasi).

Rabu , 20 Feb 2013, 14:51 WIB

LSM yang Terima Bantuan APBN Akan Diaudit

Kemendagri Bakal Bentuk Pusat Data Seluruh Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pembahasan RUU Organisasi Masyarakat (Ormas) selama dua tahun sudah memasuki tahap akhir. Diperkirakan pada akhir bulan ini, sidang paripurna DPR bisa mengesahkannya. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tanribali Lamo, menjelaskan RUU Ormas sudah bisa disahkan pada akhir Februari. Dia mengapresiasi detail RUU Ormas yang sekarang sebab merupakan perbaikan dari UU 8/1985. “Di...

Teaterikal Save Tigers oleh aktivis Greenpeace

Jumat , 23 Nov 2012, 09:28 WIB