#usman-hamid

Selasa , 23 Nov 2021, 00:20 WIB

Amnesty: Pernyataan Jaksa Agung Belum Ada Kemajuan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk segera mengambil langkah-langkah strategis mempercepat penuntasan perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat...

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Panglima TNI ke-27 menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Jumat , 05 Nov 2021, 00:03 WIB

Amnesty Soroti Kinerja Jenderal Andika Tangani Konflik Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengungkap catatan kritis soal kinerja KSAD Jenderal Andika Perkasa dalam menangani konflik di Papua. Ia menyebut adanya keterlibatan TNI-AD dalam kasus kekerasan hingga pembunuhan terhadap warga Papua."Kasus kekerasan dan pembunuhan terjadi berkali-kali, termasuk yang terjadi pada saat operasi keamanan yang melibatkan TNI-AD," kata Usman kepada Republika, Kamis (4/11).Usman mempertanyakan...

Ahad , 27 Jun 2021, 16:29 WIB

'Wacana Presiden 3 Periode Cederai Demokrasi'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direkrut Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid...

Kamis , 06 May 2021, 14:44 WIB

Label Teroris di Papua Tunjukkan Kebuntuan Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelabelan terorisme terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB)...

Kamis , 29 Apr 2021, 01:02 WIB

Munarman Ditangkap, Amnesty: Polisi Terkesan Sewenang-wenang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman...

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid

Selasa , 27 Apr 2021, 10:01 WIB

Amnesty Respons Bamsoet Soal “Musnahkan KKB, HAM Kemudian”

Rabu , 13 Jan 2021, 15:49 WIB

Amnesty: Penolak Vaksin tidak Boleh Dipidana

Rabu , 30 Dec 2020, 20:07 WIB

Amnesty: Pembubaran FPI Berpotensi Melanggar Hak Berserikat

Sabtu , 26 Dec 2020, 07:30 WIB

Amnesty: Adili 9 Tersangka Pembunuhan di Pengadilan Umum

Kamis , 10 Dec 2020, 06:50 WIB

Usman Hamid: Kebebasan Sipil di Indonesia Alami Kemerosotan

Selasa , 06 Oct 2020, 13:46 WIB

Amnesty: Jangan Sampai UU Ciptaker Jadi Awal Krisis HAM Baru

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, meminta TNI-Polri transparan dan tegas.

Ahad , 30 Aug 2020, 22:32 WIB

Usman Hamid: Jika Terlibat Ciracas, Tindak Tegas Oknum TNI

Rabu , 29 Jul 2020, 18:49 WIB

Perlu Investigasi Independen Soal Pembunuhan di Papua

Dua jurnalis menyaksikan dari layar monitor beberapa tahanan politik Papua menjalani sidang daring beragenda pembacaan vonis atas kasus makar di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (17/6/2020). PN Balikpapan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada Ferry Kombo, Alex Gobay, Hengky Hilapok dan Irwanus Urobmabin serta vonis 11 bulan penjara kepada Agus Kossay, Buchtar Tabuni dan Steven Itlay karena terlibat kasus tindakan makar terkait unjuk rasa menolak rasialisme di Papua pada Agustus 2019

Kamis , 18 Jun 2020, 01:30 WIB

Amnesty Kritisi Putusan PN Balikpapan untuk 7 Aktivis Papua

Ahad , 08 Mar 2020, 18:51 WIB

Amnesty: Lindungi Identitas Korban Covid-19

Kamis , 30 Jan 2020, 19:49 WIB

Amnesty Sesalkan Vonis Bersalah terhadap Luthfi

Jumat , 27 Sep 2019, 09:48 WIB

Amnesty Internasional Usahakan Pembebasan Ananda Badudu

Amnesty: Polri Lakukan Kriminalisasi Terhadap Veronica Koman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penetapan tersangka terhadap Pengacara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Veronica Koman dianggap tindakan represif terhadap kemerdekaan sipil menyampaikan informasi dan berpendapat. Amnesty menilai jika kepolisian menuduh Veronica melakukan provokasi maka analisa kasusnya menjadi rancu, bahkan berujung pada bentuk kriminalisasi. “Kriminalisasi terhadap Veronica Koman akan membuat orang lain takut untuk berbicara atau memakai media sosial untuk mengungkap segala...

Rabu , 04 Sep 2019, 23:13 WIB

Amnesty: Akar Masalah Tindakan Rasial, Bukan Veronica Koman

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid saat mendatangi Polda Metro Jaya untuk bertemu Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Eddy Pramono membahas temuan-temuan dalam insiden kerusuhan 21-23 Mei 2019, Selasa (9/7).

Kamis , 29 Aug 2019, 17:45 WIB

Amnesty Nilai Aturan Kebiri Merugikan Pemerintah Indonesia

Selasa , 27 Aug 2019, 18:07 WIB

Amnesty: Pemblokiran Rampas Kemerdekaan Berekspresi di Papua

Aksi 22 Mei. Sejumlah massa membakar ban di tengah jalan Kemanggisan Utama, Slipi Jaya, Jakarta, Kamis (23/5).

Rabu , 10 Jul 2019, 18:23 WIB

Amnesty Serahkan Rekaman Video Terkait Kerusuhan 21-22 Mei

Selasa , 09 Jul 2019, 18:20 WIB

Amnesty: Polda Buka Diri Kemungkinan Penembak Ricuh Mei

Selasa , 09 Jul 2019, 12:17 WIB

Amnesty International Indonesia Temui Kapolda Metro Jaya

Senin , 08 Jul 2019, 21:37 WIB

Amnesty Minta Elite Politik tak Gunakan Lagi Isu SARA

Senin , 08 Jul 2019, 17:47 WIB

Amnesty Desak Polri Seret Pelaku Kericuhan Mei ke Pengadilan

Senin , 08 Jul 2019, 16:42 WIB

Amnesty Internasional Temui Penyidik Kericuhan Mei

Rabu , 26 Jun 2019, 13:34 WIB

Amnesty Kirim Laporan Investigasi Kepada Presiden dan Polri

Rabu , 12 Jun 2019, 06:02 WIB

Amnesty: Penjelasan Polisi tak Ungkap Fakta Korban 22 Mei

Jumat , 10 May 2019, 21:28 WIB

Amnesty Nilai Pejabat Harus Menoleransi Lebih Banyak Kritik

Rabu , 10 Apr 2019, 22:54 WIB

Amnesty: 48 Narapidana Divonis Mati di Indonesia pada 2018

Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid.

Kamis , 07 Mar 2019, 14:23 WIB

Penangkapan Robet Tanda Belum Tuntas Reformasi di Militer

Sabtu , 26 Jan 2019, 10:01 WIB

Polri Diminta Proaktif terhadap Kasus Baiq Nuril

Sabtu , 12 Jan 2019, 07:37 WIB

AII Kritik Kinerja Jaksa Agung

Amnesty Khawatir UU Antiterorisme Ancam HAM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Amnesty International merasa khawatir pengesahan revisi UU Antiterorisme oleh DPR RI, pada Jumat (25/5), dapat mengancam hak asasi manusia (HAM). Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, undang- undang yang baru disahkan tersebut berisi pasal-pasal yang bisa mengancam HAM di Indonesia. Regulasi tersebut juga beresiko menimbulkan adanya penahanan sewenang-wenang, tindak penyiksaan, serta perlakuan sewenang-wenang lainnya dan...

[ilustrasi] Terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman yang telah dieksekusi mati oleh pemerintah..

Kamis , 12 Apr 2018, 20:32 WIB