#pembubaran-ormas

Menko Polhukam Wiranto (tengah) memberi keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7). Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sabtu , 15 Jul 2017, 15:10 WIB

PAN: Kesalahan Perppu Ormas tak Ada Mekanisme Pengadilan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, mengatakan proses peradilan menjadi kelemahan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun...

Situs yang menyerukan radikalisme. Ilustrasi

Sabtu , 15 Jul 2017, 13:03 WIB

Pusat Studi UI Desak DPR Tolak Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mustafa Fakhri mendesak kepada DPR untuk menolak Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Sebab, Perppu Ormas bertentangan dengan Konstitusi RI dan mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. "Kami mendesak DPR menolak Perppu No 2/2017 pada masa sidang berikutnya, serta turut mendukung upaya dari...

Sabtu , 15 Jul 2017, 12:02 WIB

Perppu Ormas Ancam Kemerdekaan Berserikat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara...

Sabtu , 15 Jul 2017, 11:25 WIB

HTI: Kami yang Pertama Bakal Dibidik Perppu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengatakan Peraturan...

Sabtu , 15 Jul 2017, 10:45 WIB

Fadli Zon Sebut Perppu Ormas Cacat Prosedural

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)...

Sabtu , 15 Jul 2017, 09:19 WIB

Perppu Ormas Rusak Tatanan Hukum dan Ancam HAM

Sabtu , 15 Jul 2017, 05:48 WIB

Perppu Ormas Dinilai Batasi Hak Berserikat

Koordinator Kuasa Hukum pembela HTI Yusril Ihza Mahendara (tengah) memberi keterangan kepada awak media didampingi Ketua Umum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rokhmat S Labib (kiri) dan Jurubicara HTI Muhammad Ismail Yusanto (kanan) saat menggelar konferensi pers di kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jakarta, Rabu (12/7) malam.

Sabtu , 15 Jul 2017, 03:20 WIB

Perppu Ormas Disebut Berpotensi Aborsi Kelompok Tertentu

Sabtu , 15 Jul 2017, 01:49 WIB

Perppu Ormas Disebut Abaikan Hak Konstitusional Sipil

Massa dari berbagai ormas Islam (ilustrasi)

Jumat , 14 Jul 2017, 23:16 WIB

Perppu Ormas Dikhawatirkan Timbulkan Kesewenang-wenangan

Menko Polhukam Wiranto menjadi pembicara dalam Diskusi Media Perppu Ormas di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (13/7).

Jumat , 14 Jul 2017, 21:24 WIB

Wiranto: Perppu Ormas Jangan Dipolitisasi

Jumat , 14 Jul 2017, 18:50 WIB

Dewan Syariah Kota Surakarta Tolak Perppu Ormas

Jumat , 14 Jul 2017, 17:07 WIB

DSKS: Perppu Ormas Diskriminasi Ormas Islam yang Kritis

Jumat , 14 Jul 2017, 15:17 WIB

Hanura: Perppu Ormas tak Bungkam Kebebasan Berserikat

Jumat , 14 Jul 2017, 11:35 WIB

Perppu Ormas Dinilai Ekstrem Tapi Dilematis Bagi Pemerintah

Kamis , 13 Jul 2017, 21:36 WIB

Fahri: Perppu Ormas Merampas Hak Asasi Manusia

Kamis , 13 Jul 2017, 20:32 WIB

Said Aqil: Nahdlatul Ulama Dukung Perppu Pembubaran Ormas

Bagaimana Jika DPR Tolak Perppu Ormas? Ini Jawaban Wiranto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI Wiranto berharap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) bisa diterima DPR RI. Wiranto menegaskan Perppu Ormas muncul dari aspirasi masyarakat. "Kok sudah ada benturan misalnya, harapan kami DPR sejalan dengan kami. Masalah teman-teman di...

Menko Polhukam Wiranto memberi keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7).

Kamis , 13 Jul 2017, 18:31 WIB

Pemerintah Persilakan Ormas Dibubarkan Tempuh Jalur Hukum

Kamis , 13 Jul 2017, 18:22 WIB

Surya Paloh: Penerbitan Perppu Ormas Terobosan Pemerintah

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Kamis , 13 Jul 2017, 18:18 WIB

Wiranto Tegaskan Pemerintah Bukan Diktator

Kamis , 13 Jul 2017, 18:11 WIB

Tiga Fraksi Dukung Perppu tentang Ormas

Kamis , 13 Jul 2017, 17:54 WIB

Amien Rais Kritik Jokowi Soal Perppu Ormas

Kamis , 13 Jul 2017, 16:50 WIB

DPR: Penerbitan Perppu Ormas Belum Mendesak

Kamis , 13 Jul 2017, 16:45 WIB

Perppu Ormas Berpotensi Langgar HAM, Ini Penjelasan Kontras

Kamis , 13 Jul 2017, 16:36 WIB

Fraksi Gerindra Kritisi Mudahnya Pemerintah Terbitkan Perppu

Kamis , 13 Jul 2017, 15:43 WIB

Ini Catatan Kritis Fraksi PKS Atas Perppu Ormas

Kamis , 13 Jul 2017, 15:20 WIB

PSHK Minta DPR dan Masyarakat Tolak Perppu Ormas

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

Rabu , 12 Jul 2017, 20:35 WIB

Muhammadiyah: Terlalu Mahal Perppu Hanya untuk Bubarkan HTI

Rabu , 12 Jul 2017, 20:22 WIB

Fadli Zon: Perppu Ormas Bentuk Kediktatoran Gaya Baru

Rabu , 12 Jul 2017, 19:43 WIB

Fadli: Perppu Ormas Kemunduran Total Demokrasi

Rabu , 12 Jul 2017, 11:25 WIB

Ketua Komisi III DPR: Perppu Ormas Dibenarkan Undang-Undang

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri)

Rabu , 12 Jul 2017, 11:17 WIB

Mendagri: Ormas Beraliran Agama Harus Taat Ideologi Negara

Rabu , 12 Jul 2017, 08:35 WIB

Wiranto akan Bacakan Isi Perppu Ormas Hari Ini

Yusril: Presiden tak Bisa Asal 'Gebuk' Ormas dengan Kepres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, presiden tidak bisa semena-mena membubarkan Organisasi Masyarakat (Ormas) dengan Keppres tanpa proses pengadilan. Menurut Yusril, Indonesia sebagai negara hukum demokratis, tidak ada tindakan penyelenggara negara yang dapat dilakukan tanpa landasan hukum, termasuk pembubaran Ormas."Membubarkan ormas dengan cara 'menggebuk' jika hal itu diartikan sebagai tindakan di luar hukum positif yang...

Rabu , 17 May 2017, 00:37 WIB