#presidential-treshold

Jumat , 12 Jan 2018, 19:10 WIB

Dengan PT 20 Persen, Demokrat Yakin Tetap Bisa Usung Capres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto meyakini partainya tetap bisa mengajukan calon presiden atau calon wakil presiden di Pemilu Presiden 2019, usai Mahkamah Konstitusi...

Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian.

Jumat , 12 Jan 2018, 05:05 WIB

Golkar: Ambang Batas tidak akan Munculkan Capres Tunggal

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Politikus Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya keputusan MK adalah final dan mengikat. "Hari ini MK sudah memutuskan uji materi tentang pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Saya berharap semua pihak menghormati putusan ini," kata Hetifah, Kamis (11/1). Hetifah menyampaikan...

Jumat , 12 Jan 2018, 04:04 WIB

Effendi Gazali Bahagia Masih Ada Dissenting Opinion 2 Hakim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai salah satu penggugat UU Pemilu...

Kamis , 11 Jan 2018, 20:42 WIB

Gerindra: Mengapa MK Loyo?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal...

Kamis , 11 Jan 2018, 18:04 WIB

PAN: Putusan MK Tergantung Selera Kekuasaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai...

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo

Kamis , 11 Jan 2018, 16:55 WIB

Dua Hakim MK Beda Pendapat Soal Putusan PT 20 Persen

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMCR) Djayadi Hanan

Selasa , 14 Nov 2017, 21:29 WIB

Pakar: Presidential Threshold tak Ada dalam Pemilu Serentak

Rabu , 18 Oct 2017, 23:00 WIB

HNW: Pilpres 2019 Jangan Hanya Munculkan Capres '4 L'

Selasa , 17 Oct 2017, 06:59 WIB

Pengamat: Masyarakat Masih Ingin Figur Alternatif di Pilpres

Rabu , 27 Sep 2017, 15:11 WIB

Mendagri Mengaku Heran PT 20 Persen Dipermasalahkan

Selasa , 05 Sep 2017, 11:18 WIB

Pernah Empat Kali Ditolak, Yusril Kembali Gugat UU Pemilu

Jumat , 04 Aug 2017, 06:48 WIB

Dukungan HT ke Jokowi Diharapkan Bukan Barter

Jumat , 04 Aug 2017, 05:48 WIB

HT Dukung Jokowi, Fadli: Polanya Seperti Stick and Carrot

Jumat , 04 Aug 2017, 04:45 WIB

'Pernyataan Waketum Gerindra Jadi Pelajaran Bagi Politikus'

Jumat , 04 Aug 2017, 03:30 WIB

Pengamat Sebut Dukungan HT ke Jokowi Layak Diragukan

Jumat , 04 Aug 2017, 02:45 WIB

HT Dukung Jokowi, Fadli Zon: Hukum Jadi Alat Politik

Jumat , 04 Aug 2017, 02:00 WIB

PDIP Disebut PKI, Pengamat: Teguran Prabowo Sudah Tepat

Pengamat: Banyak Kepentingan HT Dukung Joko Widodo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik, Asep Warlan Yusuf menilai dukungan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) bakal mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019 memiliki banyak kepentingan. Setidaknya kemungkinan ada tiga hal yang ingin dicapai HT, yaitu kepentingan Hukum, kepentingan politik, dan juga kepentingan bisnis. Maka tidak heran, kata Asep, jika banyak pihak yang menduga manuver HT ada kaitanya dengan...

Warga memasukan surat suara ke kotak suara. (Ilustrasi)

Kamis , 27 Jul 2017, 01:45 WIB

Ini 3 Cacat Fundamental Jika UU Pemilu Dipakai Pilpres 2019

Selasa , 25 Jul 2017, 15:21 WIB

Ambang Batas 20 Persen Diyakini tak Naikkan Kualitas Capres

Deretan kursi kosong usai ditinggal aksi walk out soleh F-Gerindra, F-PKS, F-Demokrat, dan F-PAN saat Rapat Paripurna ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/7).

Sabtu , 22 Jul 2017, 08:41 WIB

Pengamat: Sistem Pilpres 2019 Mudahkan Masyarakat Memilih

Sabtu , 22 Jul 2017, 08:01 WIB

Jokowi: Jika ada yang tak Puas, Silakan Tempuh Jalur Hukum

Sabtu , 22 Jul 2017, 07:43 WIB

PKS Dukung Masyarakat Uji Materi Pasal PT 20 Persen

Anggota Dewan mengikuti Rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/7).

Sabtu , 22 Jul 2017, 07:09 WIB

PT 20 Persen Dinilai Jadi Langkah Mundur Demokrasi

Sabtu , 22 Jul 2017, 06:37 WIB

Soal Presidential Treshold 20 Persen, Ini Tanggapan Yusril

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni

Jumat , 21 Jul 2017, 16:12 WIB

Perludem: Ada Diskriminasi dalam Pemberlakuan PT 20 Persen

Rapat Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, bulan lalu.

Kamis , 20 Jul 2017, 11:54 WIB

Rapat Paripurna DPR Dihadiri 385 Anggota

Ketua Fraksi PAN DPR RI Mulfachri Harahap.

Kamis , 20 Jul 2017, 11:49 WIB

PAN Harap Keputusan di Paripurna Bisa dengan Musyawarah

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto.

Kamis , 20 Jul 2017, 11:41 WIB

Demokrat Ingin Ambang Batas Pencalonan Presiden Ditiadakan

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Pemilihan Umum (Pemilu), Lukman Edy

Selasa , 18 Jul 2017, 10:35 WIB

Lukman Edy: Ada Indikasi Beberapa Fraksi Setuju 20 Persen

Kamis , 06 Jul 2017, 03:00 WIB

'Usulan Syarat Capres 25 Persen Perkuat Legitimasi Politik'

Senin , 26 Jun 2017, 23:21 WIB

Mendagri: Presidential Threshold tak Ciderai Konstitusi

Founder Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio

Ahad , 25 Jun 2017, 01:01 WIB

'Ambang Batas Pencalonan Presiden Sebaiknya 0 Persen'

Kamis , 08 Jun 2017, 14:36 WIB

Pemerintah Dukung Presidential Treshold 25 Persen Suara

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria.

Gerindra: PT 20 Persen Bentuk Arogansi Parpol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, sejauh ini hanya ada tiga fraksi yang mendukung presidential threshold (ambang batas untuk mengajukan calon presiden) sebesar 20 persen. Tiga fraksi itu adalah Golkar, PDIP dan Nasdem.Riza mengungkapkan, sementara fraksi lainnya ingin presidential threshold diturunkan saat Pilpres 2019. Ia mengatakan, bahkan Fraksi Gerindra...

Selasa , 30 May 2017, 20:30 WIB