#ruu-kamnas

Panglima TNI berfoto bersama usai meninjau pangkalan utama TNI di Sorong, Jumat (29/4).

Senin , 02 May 2016, 10:02 WIB

DPR Dinilai Harus Segera Bahas RUU Kamnas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- RUU Kamnas yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) selama bertahun-tahun, dinilai harus segera dibahas dan disahkan DPR. Menurut anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad,...

Aksi menolak RUU Keamanan Nasional (Kamnas) karena dinilai berpotensi mengembalikan Indonesia pada rezim otoriter dan militeristik.

Kamis , 19 Nov 2015, 17:20 WIB

Pengamat: RUU Kamnas Belum Mendesak Dibahas

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN - Dosen Fakultas Hukumn UGM dan pemerhati ketahanan nasional, Jaka Triyana menilai pengesahan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) akan berpotensi mengembalikan dominasi negara dalam mengatur keamanan nasional. Bahkan menurutnya, negara bisa mengatur keamanan tanpa melibatkan partisipasi dan pembedayaan masyarakat. "RUU ini masih <i>state minded</i>, kewenangan negara begitu besar dalam menentukan kondisi keamanan nasional," kata Jaka Triyana dalam Seminar RUU...

Kamis , 27 Aug 2015, 16:16 WIB

Pembahasan RUU Kamnas Mandek, Ini Alasannya

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pembahasan RUU tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas)...

Rabu , 10 Dec 2014, 23:11 WIB

Di Era SBY, RUU Kamnas Ditolak. Sekarang Akan Kembali Dibahas. Ada Apa?

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- PDI Perjuangan akan menekankan substansi Rancangan Undang-Undang...

Jumat , 30 Aug 2013, 08:03 WIB

Hendropriyono: RUU Kamnas Berpotensi Langgar HAM

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN),...

Kamis , 29 Aug 2013, 19:15 WIB

AM Hendropriyono: Ada Pasal RUU Kamnas Berpotensi Langgar HAM

Personel TNI AD melakukan persiapan pameran Alutsista TNI Angkatan Darat di lapangan Monas, Jakarta, Kamis (4/10). (Edwin Dwi Putranto/Republika)

Kamis , 20 Jun 2013, 22:25 WIB

MS Kaban: Komcad Diperlukan untuk Alutsista yang Belum Kuat

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Syafrie Syamsuddin

Kamis , 20 Jun 2013, 22:04 WIB

Soal RUU Komcad, Kemenhan: Itu Bukan Wajib Militer

Kamis , 23 May 2013, 22:27 WIB

DPR Minta Masukan Soal RUU Komcad

Rabu , 22 May 2013, 15:38 WIB

Wamil Ada di UUD 1945

Rabu , 22 May 2013, 14:59 WIB

DPR Siap Godok Wacana Wajib Militer

Rabu , 22 May 2013, 03:17 WIB

RUU Kamnas Minim Uji Publik

Selasa , 21 May 2013, 23:41 WIB

Uji Publik RUU Kamnas Belum Cukup

Ribuan buruh berunjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional atau yang biasa disebut 'May Day' di jalan MH. Thamrin, Jakarta, Rabu (1/5). (Republika/Yasin Habibi)

Kamis , 02 May 2013, 10:45 WIB

May Day Hasilkan Sampah 22,5 Ton

Demo menolak RUU Kamnas di Markas Kodam VII Wirabuana, Makassar, Sulawesi Selatan.

Sabtu , 13 Apr 2013, 15:19 WIB

Pemerintah Pastikan RUU Kamnas Tak Eliminasi UU Lain

Para buruh saat berunjukrasa menuntut perbaikan nasib (ilustrasi).

Rabu , 06 Feb 2013, 16:26 WIB

Buruh Demo RUU Kamnas dan Kenaikan TDL

Senin , 14 Jan 2013, 19:28 WIB

UU Kamnas Dibutuhkan untuk Tangkal Kampanye Hitam?

Pembangunan Desk PPKP Berpotensi Langgar HAM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membangun desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) di setiap provinsi mendapat sorotan Ketua Komnas HAM, Otto Nur Abdullah. Menurut dia, kebijakan Kemenhan itu merupakan bahasa tubuh politik yang merefleksikan gairah militerisme bakal bangkit lagi. Ia menengarai kebangkitan militeristik itu terlembaga hingga ke daerah sehingga harus mengubah postur institusi. Bahkan, ia menyebut pembangunan...

Wartawan Senior Republika M Subarkah (Kanan) dan anggota DPR FPDIP Eva Kusuma Sundari (kiri) dalam diskusi evaluasi haji di DPR, Kamis (8/11)

Ahad , 09 Dec 2012, 08:07 WIB

Eva: RUU Kamnas Berpotensi Picu Distorsi Kekuasaan

Senin , 26 Nov 2012, 19:21 WIB

RUU Kamnas Dikhawatirkan Merusak Reformasi Keamanan

Mahasiswa melakukan aksi menolak RUU Keamanan Nasional (Kamnas) melakukan unjukrasa didepan gedung DPR Jakarta, Selasa (23/10)

Jumat , 23 Nov 2012, 02:11 WIB

Pemerintah Diminta Segera Tarik Draf RUU Kamnas

Ahad , 18 Nov 2012, 17:20 WIB

Soal RUU Kamnas, Dewan Pers Serukan Gerakan Politik

Ahad , 18 Nov 2012, 17:04 WIB

Dewan Pers: Wartawan Paling Terancam RUU Kamnas

Rabu , 14 Nov 2012, 20:03 WIB

Nasib RUU Kamnas Akan Ditentukan Usai Reses DPR

Jumat , 02 Nov 2012, 14:26 WIB

Anggota DPR: Konflik Merebak Karena Pembiaran Kepolisian

Rabu , 31 Oct 2012, 23:25 WIB

Akademisi: RUU Kamnas tak Mampu Kembalikan Zaman Orba

Ketua Umum Palang Merah indonesia (PMI) Jusuf kalla, saat memberikan sambutannya pada acara bedah buku

Rabu , 31 Oct 2012, 18:54 WIB

Teror Poso Bukan Upaya Loloskan RUU Kamnas

Selasa , 30 Oct 2012, 20:25 WIB

Pengamat: Kalau RUU Kamnas tak Akuntabel, Uji Materil Jadi Andalan

Jumat , 26 Oct 2012, 15:53 WIB

Penolakan RUU Kamnas Akibat Kekhawatiran Berlebihan

Jumat , 26 Oct 2012, 15:47 WIB

Ini Pasal-pasal yang Dikurangi di RUU Kamnas

Jumat , 26 Oct 2012, 15:22 WIB

Lili Wahid: Jangan Dulu Bicara RUU Kamnas

Anggota Komisi I dari PDIP, TB Hasanuddin

Jumat , 26 Oct 2012, 13:12 WIB

Ini Pasal Krusial RUU Kamnas Versi PDIP

Rabu , 24 Oct 2012, 20:29 WIB

Golkar: RUU Kamnas Diperlukan

Rabu , 24 Oct 2012, 10:52 WIB

FPKS Pertanyakan Hak Sadap dan Tangkap di RUU Kamnas

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Trimedya Pandjaitan

PDIP 'Keukeuh' Tolak RUU Kamnas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Fraksi PDIP di DPR menilai dalam draft terbaru RUU Kamnas yang diserahkan pemerintah pada Selasa (16/10) lalu, tidak mengalami perubahan signifikan. Walau sudah dikurangi dari 60 pasal menjadi 55 pasal, tetap RUU itu dinilainya anti demokrasi."Setelah ditelaah pasal per pasal tidak ada yang berubah. Nyaris sama saja kok," lontar pimpinan Pansus RUU Kamnas dari Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan,...

Rabu , 24 Oct 2012, 10:02 WIB