Pilpres (ilustrasi)

Pengamat tak Yakin Pemerintah Ngotot Ingin PT 25 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia, Aditya Perdana, mengkritisi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) yang tidak menciderai konstitusi. Menurutnya, pernyataan tersebut cenderung bukan mewakili sikap keseluruhan pemerintah. Menurutnya, pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Pemilu merupakan proses siklus yang berulang setiap kali menjelang pelaksanaan pemilu. Dia menuturkan,...

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

RUU Pemilu, Tjahjo: Bisa Musyawarah, Kenapa Harus Voting?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap lima poin isu krusial tersisa dari Rancangan Undang-undang Pemilu bisa diputus melalui musyawarah mufakat oleh seluruh fraksi di DPR. "Karena semangat teman-teman Pansus, kalau bisa dimusyawarahkan kenapa mesti voting. Pemerintah juga gitu. Pemerintah banyak mengalah loh kalau anda cermati," ujar Mendagri sebelum rapat Pansus RUU Pemilu pada Rabu (14/6). Bahkan sebelum rapat...