Miryam S Haryani.

KPK akan Buka Rekaman Pemeriksaan Miryam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang lanjutan Praperadilan Miryam S Haryani melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rencananya, KPK akan memperlihatkan video rekaman pemeriksaan Miryam dalam agenda sidang mendengarkan saksi ahli dan alat bukti nanti."Alat bukti nanti hari Kamis (18/5), kami akan perlihatkan, mungkin ada transkripnya, ada video, ada suara, yang memperlihatkan bahwa pada saat pemeriksaan...

Arsul Sani

Selasa , 16 May 2017, 13:55 WIB

Hak Angket KTP-El Masih tak Satu Suara

KTP elektronik

Senin , 15 May 2017, 16:16 WIB

Saksi Sebut Harga Asli KTP-El per Keping Rp 7.500

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan pernyataan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/4).

Selasa , 09 May 2017, 23:45 WIB

KPK Dalami Pihak yang Meminta Miryam Cabut BAP

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta

Oso Mengaku tak Tahu Hak Angket KPK, Kader Hanura akan Dipanggil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (Oso) akan memanggil kadernya yang menjadi pengusul hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan Oso sendiri mengaku tidak mengetahui jika hak angket KPK sudah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (RI). Dia beralasan, ketika hak angket KPK disahkan di Rapat Paripurna dia tidak berada di Parlemen."Saya tidak tahu...

Saksi kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP Miryam S Haryani usai memberikan keterangan saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/3).

Selasa , 02 May 2017, 17:04 WIB

Soal Keanggotaan Miryam, Hanura Tunggu Arahan Ketum

Mantan anggota Komisi II DPR tahun 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani (kedua kiri) meninggalkan ruangan usai bersaksi dalam sidang kasus tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (E-KTP) dengan terdakwa Sugiharto dan Irman di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (30/3).

Senin , 01 May 2017, 23:05 WIB

KPK Tahan Miryam S Haryani

Juru bicara KPK Febri Diansyah

Senin , 01 May 2017, 22:05 WIB

KPK Nilai Hak Angket DPR Salah Sasaran