#ambang-batas-parlemen

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria (tengah) bersama Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi August Mellaz (kanan) dan Peneliti Senior SPD Pipit R. Kartawidjaja (kiri) menjadi nara sumber diskusi politik di Jak

Senin , 19 Jun 2017, 15:06 WIB

Pansus: Presidential Threshold Domain Parpol Bukan Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria mengungkap keyakinannya pembahasan RUU Pemilu tidak akan menemui jalan buntu (deadlock) antara fraksi-fraksi dan pemerintah. Sebab, jika dalam pembahasan...

Ahad , 18 Jun 2017, 12:00 WIB

Ini Alasan Pemerintah Ingin Presidential Threshold 20 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali mengungkap alasan pemerintah yang tetap konsisten menginginkan besaran ambang batas pengajuan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Tjahjo mengatakan angka itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada tim pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Dia beralasan sikap pemerintah tersebut didasari keinginan melakukan pembangunan politik...

Ahad , 18 Jun 2017, 11:21 WIB

Mendagri tak akan Obral Perppu Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak...

Jumat , 16 Jun 2017, 23:26 WIB

Usul PT 15 Persen, Hanura: Presiden Harus Kuat di Legislatif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta...

Jumat , 16 Jun 2017, 21:13 WIB

Oso: Hanura Usul Presidential Threshold 15 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman...

Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Penyelengaraan Pemilu dari Fraksi PDIP Arif Wibowo

Jumat , 16 Jun 2017, 19:36 WIB

PDIP: Wajar Pemerintah Ngotot Presidential Threshold 20-25%

Jumat , 16 Jun 2017, 16:49 WIB

Soal RUU Pemilu, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Perppu Lah

Jumat , 16 Jun 2017, 13:15 WIB

Pemerintah Wacanakan Perppu Pemilu, HNW: Itu Kontraproduktif

Kamis , 15 Jun 2017, 22:00 WIB

Mendagri: Presidential Threshold 20-25 Persen Bukan Opsi Merugikan

anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo (kiri)

Kamis , 15 Jun 2017, 20:57 WIB

PDIP Ajak Parpol Pendukung Pemerintah Satu Pandangan

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria.

Kamis , 15 Jun 2017, 20:46 WIB

Gerindra Siap Kompromi demi Selesaikan RUU Pemilu

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) bersalaman dengan Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy (kiri) sebelum memulai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).

Kamis , 15 Jun 2017, 19:24 WIB

Ingin PT 20 Persen, Pemerintah Pertimbangkan Opsi Perppu Pemilu

Kamis , 15 Jun 2017, 16:37 WIB

Hanura Pertanyakan Pemerintah Ngotot PT 20 Persen

Kamis , 15 Jun 2017, 15:09 WIB

Wapres JK Nilai Presidential Threshold tak Perlu Diubah

Kamis , 15 Jun 2017, 14:14 WIB

Usulan tak Diikuti, Pemerintah Tolak Pembahasan RUU Pemilu

Anggota Pansus Pemilu dari Fraksi PPP Achmad Baidowi (kiri).

Kamis , 15 Jun 2017, 11:52 WIB

RUU Pemilu, Arah Voting di Paripurna Menguat

Rabu , 14 Jun 2017, 21:28 WIB

RUU Pemilu, Tjahjo: Bisa Musyawarah, Kenapa Harus Voting?

Penghapusan Ambang Batas Capres Dinilai Untungkan Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Toto Sugiarto menilai, rakyat Indonesia akan diuntungkan jika ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dihapuskan. Sebab, dengan dihapusnya ambang batas pencalonan presiden, maka calon yang akan maju di Pilpres 2019 menjadi banyak. Artinya, dengan banyaknya calon yang maju, maka rakyat Indonesia lebih memiliki banyak pilihan. "Yang terbaik bagi rakyat sebenarnya memberikan alternatif calon...

Rabu , 14 Jun 2017, 17:28 WIB

Pengamat: Ambang Batas Pencalonan Presiden tidak Relevan

Rapat Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, bulan lalu.

Rabu , 14 Jun 2017, 15:56 WIB

Pengamat Sebut Golkar-PDIP Ingin Kendalikan Pilpres 2019

Rabu , 14 Jun 2017, 15:39 WIB

Pengamat: Presidensial Setengah Hati Ada di Indonesia

Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu (LPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar memberikan paparan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (13/6).

Selasa , 13 Jun 2017, 22:14 WIB

PKB Ingin Ambang Batas Pilpres Asal Sama dengan Parlemen

Selasa , 13 Jun 2017, 19:23 WIB

Pemerintah tak Hadir, Lima Isu Krusial Pemilu Batal Diputuskan

Selasa , 13 Jun 2017, 09:57 WIB

PPP tak Ingin Pembahasan Isu Krusial Pemilu Lewat Voting

Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Lukman Edi

Senin , 12 Jun 2017, 15:57 WIB

Mufakat atau Voting, Pansus Pemilu Akhiri Perdebatan Besok

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan

Jumat , 09 Jun 2017, 08:00 WIB

Zulkifli Akui Pertemuan dengan Petinggi Parpol Bahas RUU Pemilu

Kamis , 08 Jun 2017, 13:37 WIB

Partai Diminta Kompromi Soal Presidential Threshold

Kamis , 08 Jun 2017, 11:37 WIB

Lima Isu Krusial RUU Pemilu Mulai Dibahas Hari Ini

Kamis , 08 Jun 2017, 04:01 WIB

Nasdem tak Ingin Setiap Partai Calonkan Presiden Sendiri

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lukman Edy

Selasa , 06 Jun 2017, 21:22 WIB

Soal Presidensial Threshold, Fraksi DPR Masih Terbelah

Selasa , 06 Jun 2017, 21:10 WIB

Pansus Optimistis Ambang Batas Parlemen Sebesar Empat Persen

Rabu , 24 May 2017, 17:18 WIB

Pansus Pemilu Baru Putuskan Tiga Isu Krusial

Rabu , 24 May 2017, 12:14 WIB

Ini Lima Materi Krusial RUU Pemilu yang Belum Diputuskan

Sabtu , 25 Mar 2017, 17:32 WIB

Hampir Semua Fraksi DPR Inginkan Kenaikan Ambang Batas Parlemen

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini menyampaikan pidato politiknya saat menghadiri rapat pleno istimewa PKS di Jakarta, Kamis (12/1).

PKS Harap Penyelenggaraan Pemilu 2019 Lebih Berkualitas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI berharap pemilihan umum (pemilu) 2019 dapat terselenggara secara lebih demokratis dan berkualitas. Pasalnya pemilu merupakan wadah untuk menghasilkan kepemimpinan nasional, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif."Kita di PKS ingin pemilu yang semakin demokratis dan menghasilkan kepemimpinan nasional yang lebih berkualitas," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di DPR, Rabu...

Sabtu , 21 Jan 2017, 12:41 WIB