Pemilu 2014

Biaya Saksi dari APBN Dianggap Kebijakan Tanpa Dasar Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Formappi Sebastian Salang mengatakan, kebijakan soal dana tambahan pengawasan pemilu melalui saksi dilakukan tanpa dasar hukum. Belum lagi, mekanisme pengawasan dilakukan saat pemungutan suara di TPS yang diketahui minim pelanggaran. "Setahu saya, pemungutan suara itu pelanggarannya kecil sekali. Justru sebelum dan sesudah pemungutan yang besar. Misal, kalau sudah naik ke tingkat kecamatan dan kabupaten, siapa yang...

Boni Hargens

Selasa , 28 Jan 2014, 18:00 WIB

Dana Saksi Parpol Diduga Ulah Demokrat

Abdul Hakam Naja

Selasa , 28 Jan 2014, 17:00 WIB

DPR: Anggaran Saksi Bukan untuk Partai

Proses penghitungan suara di salah satu TPS.

Bawaslu Tetap Muluskan Penggunaan APBN untuk Saksi Parpol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu masih menyusun mekanisme pendanaan saksi dari partai politik di setiap tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu Legislatif 9 April mendatang."Yang sedang kami pikirkan saat ini adalah bagaimana skema pendistribusian uang saksi parpol itu di lapangan. Pastilah uang (anggaran) itu kami pertanggungjawabkan," kata kata Anggota Bawaslu Daniel Zuchron di Gedung Bawaslu Pusat Jakarta, Ahad...

Uchok Sky Khadafi

Ahad , 26 Jan 2014, 16:31 WIB

Dana Saksi Parpol Dianggap Mubazir

Logo PDIP (ilustrasi).

Sabtu , 25 Jan 2014, 15:53 WIB

PDIP Tolak Pembiayaan Saksi oleh APBN